Serapan APBD Riau Rendah, KPK Tidak Ingin Disalahkan

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk wilayah Riau, Wawan Wardiana mengkritik Pemerintah Provinsi Riau yang masih minim melakukan serap anggaran APBD Riau tahun 2016 ini. Padahal kini sudah masuk bulan Mei yang seharusnya anggaran sudah terserap cukup banyak.

"Ya seharusnya ini jadi evaluasi pemerintah karena kenapa sampai bulan Mei ini serapan anggaran masih rendah," kata Wawan kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa (17/5/2016).

Wawan menolak KPK dijadikan alasan karena rendahnya serapan anggaran ini. Karena menurutnya, dalam APBD semua rencana program kerja sudah jelas jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk takut pada pengawasan yang dilakukan KPK. (KLIK: KPK Periksa 9 Pejabat Riau sebagai Saksi Kasus Suap Alih Fungsi Lahan)

Kehati-hatian yang di lakukan oleh pemerintah untuk menjalankan program kegiatan anggaran, dinilai Wawan sebagai bentuk ketakutan yang KPK lakukan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kinerja pemerintah.

"Rencana anggaran dalam APBD sudah jelas semuanya berapa dan untuk apa, itu saja tinggal dijalankan, kenapa malah takut untuk menjalankan yang sudah ada?," pungkasnya. 

Jika Pemprov Riau merasa khawatir menjalankan realisasi anggaran kata Wawan, pemerintah bisa meminta KPK melakukan pendampingan untuk memberikan konsultasi supaya pemerintah tidak khawatir melanggar aturan.

"Pemerintah bisa meminta konsultasi kepada kita kapanpun mereka mau. Harusnya jika mereka mau, realisasi anggaran seharusnya lebih mudah dijalankan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, bukan malah lebih lambat," tandasnya.