Bantuan Beras PPKM Akan Dibagikan, Sinkronisasi Data Jadi Catatan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD, Agung Nugroho memberi catatan terkait penyaluran bantuan beras saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Provinsi Riau.

Agung menegaskan hal itu dilakukan agar pendataan penerima beras tersebut dibenahi. Sinkronisasi disebutnya masih menjadi masalah laten antara Pemprov dan Pemda Kota Kabupaten.

"Pemerintah harus memastikan penyaluran beras ini benar-benar sampai ke orang yang tepat. Mengingat data kita di kota maupun provinsi sering tidak sinkron. Mungkin untuk data bisa menggunakan Babinsa dan Babinkamtibmas," ujarnya, Senin, 19 Juli 2021.

Beliau menyarankan untuk membentuk pasar murah dan membentuk donasi untuk masyarakat.

"Kami sarankan, agar pemprov dan pemko membentuk pasar murah dengan menggunakan mobil keliling. Ini bisa lebih efisien untuk mencegah kerumunan," katanya.

Pola subsidi silang juga disebut Agung bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang sulit secara ekonomi.

"Membuka donasi antar instansi juga bisa jadi solusi. Mungkin setiap pegawai diminta untuk menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat terdampak.

Untuk menginisiasi ini, ia menyebut anggota DPRD siap untuk memulai kebijakan penyisihan gaji dan menyalurkannya ke UMKM.

"Kami dari DPRD Provinsi Riau siap memulai menyisihkan gaji. Hasilnya bisa kita salurkan dalam bentuk uang tunai kepada pelaku UMKM," papar Agung.

Rapat koordinasi virtual ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, Kepala Perusahan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kanwil Riau Kepri, Bachtiar dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Farid Firman.

Bachtiar mengatakan bahwa bantuan beras PPKM merupakan program nasional dari Presiden RI dan sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2021. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengeluaran masyarakat selama masa pandemi covid-19.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan jumlah beras yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan cadangan beras yang disimpan digudang Bulog sebanyak 200 ton dan untuk kab/kota sebanyak 100 ton.