Datangi Rumah Warga, Bupati Siak Minta Hentikan Jual Lahan Eks Transmigrasi Fiktif

Datangi-Rumah-Warga-Bupati-Siak-Minta-Hentikan-Jual-Lahan-Eks-Transmigrasi-Fiktif.jpg
Bupati Siak Afni Zulkifli mendatangi rumah warga yang diduga menawarkan dan menjual lahan fiktif di Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Siak pada Minggu, 12 Juli 2026. (Hendra Dedafta/Riau Online)

RIAU ONLINE, SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli mendatangi rumah seorang warga yang diduga menawarkan dan menjual lahan yang disebut sebagai eks transmigrasi fiktif di Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Siak pada Minggu, 12 Juli 2026.

Berdasarkan peta dan data transmigrasi yang dimiliki warga bernama Carim tersebut disebut tidak memiliki dasar yang sah, tidak bisa menjadi dasar untuk menjual lahan tersebut. 

Di hadapan Carim, Afni menegaskan bahwa proses pengajuan maupun pengelolaan lahan eks transmigrasi tidak bisa dilakukan secara perseorangan, melainkan harus melalui prosedur dan mekanisme resmi pemerintahan.

"Data bapak ini tidak benar, untuk pengajuan lahan eks transmigrasi tidak seperti ini caranya, harus melalui prosedur pemerintahan," tegas Bupati Afni.

Sebelum mendatangi rumah Carim, Afni telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Siak. Ia menyebutkan bahwa tidak ada lahan eks transmigrasi di wilayah Kabupaten Siak.

"Sebelum saya kemari saya sudah konfirmasi ke Kepala ATR/BPN Siak. Beliau menyebutkan di Kabupaten Siak tidak ada lahan eks transmigrasi," ujarnya.

Afni mengatakan, dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penawaran lahan dengan harga mencapai puluhan juta rupiah per hektare, korban tidak hanya berasal dari Kabupaten Siak, tetapi juga dari luar daerah seperti Kuantan Singingi. 

Ia menegaskan, apabila memang terdapat program pengelolaan lahan maupun program ketahanan pangan dari pemerintah pusat, pelaksanaannya pasti melalui pemerintah daerah, bukan langsung ditawarkan kepada masyarakat.

"Seharusnya kalau ada program pemekaran desa ataupun pembukaan lahan untuk ketahanan pangan dari pusat pasti melalui pemerintah daerah. Ini langsung ke warga kan tidak mungkin," katanya.



Afni meminta Carim beserta orang-orang yang mengatasnamakan dirinya segera menghentikan aktivitas penawaran lahan tersebut agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan.

"Saya harap bapak mau berhenti tidak menjual lahan yang tidak jelas statusnya, dan anggota bapak juga diberi tahu supaya berhenti. Kasihan warga kita kena tipu," ucapnya.

Bupati juga mengaku rela mendatangi rumah Carim pada malam hari demi mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban, sekaligus menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

"Malam-malam saya rela ke rumah bapak karena saya sayang dengan warga Kabupaten Siak. Saya tidak mau warga Siak tertipu penjualan lahan fiktif," ujarnya.

Informasi terbaru dikabarkan tiga menteri akan turun ke Kampung Kemuning Muda, termasuk menteri HAM   Diketahui Carim dan anggota nya mengumpulkan 1000 KTP, warga dimintai Rp500 ribu per KTP supaya terdaftar dan mendapat pembagian lahan. 

"Kan tidak mungkin tiga menteri mau ke Siak nggak ngasih tau pemimpin Daerah," Tegas Bupati Afni. 

Sementara itu, Carim mengaku selama ini meyakini langkah yang dilakukannya sudah benar. Ia mengaku telah beberapa kali pergi ke Jakarta untuk bertemu utusan menteri dan seorang profesor atas rekomendasi seseorang bernama Turyono.

Menurut Carim, rekomendasi tersebut, ditambah peta lokasi dan dokumen yang dimilikinya, membuat dirinya yakin lahan eks transmigrasi itu dapat dikelola.

Namun setelah mendapat penjelasan langsung dari Bupati Siak, Carim mengakui bahwa langkah yang ditempuhnya tidak sesuai dengan prosedur.

Carim juga membantah pernah meminta uang kepada masyarakat terkait penawaran lahan tersebut. Menurutnya, jika ada pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan dirinya, hal itu dilakukan oleh oknum lain.

"Saya tidak pernah minta uang kepada warga. Paling Itu anggota yang pakai nama saya," katanya.

Sebagai bentuk komitmen, Carim menyerahkan seluruh dokumen yang dimilikinya kepada camat Bungaraya dan berjanji tidak akan lagi menawarkan lahan yang diklaim sebagai eks transmigrasi kepada masyarakat. 

Diketahui, pesan WhatsApp terakhir yang di terima Carim dari Turyono meminta secepatnya mengumpulkan 1000 KTP. 

"Setelah tim turun, saya juga akan turun ke Siak berhari-hari untuk mengondikasikan itu, sekalian sama pengarahan menteri dan HAM, jadi nanti ada undangan khusus yang 2000 itu, sudah otomatis pasti Bupati, ketua DPRD, Kapolres, Dandim datang, karena yang datang ni menteri bukan sembarangan ini loh. Kemarin Dirjen aja semuanya pada datang itu,  apalagi di Siak antusias apabila Bupati nya datang pasti semua dinas bakal datang," ucap pesan WhatsApp Turyono kepada Carim. 

"KTP segera dikumpulkan Pak Carim biar cepat diajukan, jangan nunggu - nunggu terus nanti repot palah buat jadwalnya, segera dapatnya berapa dihitung dilaporkan, kalau yang mau nyusul nanti dihimpun dulu aja," Imbuhnya.