Jokowi Tugaskan Menhan Prabowo Bangun Lumbung Pangan di Kalteng

JOKOWI-DAN-PRABOWO-Deklarasi-Kampanye-Damai.jpg
(Merdeka.com)

RIAU ONLINE, JAKARTA-Pemeritah Indonesia akan membangun lumbung pangan atau Food Estate di Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun lumbung pangan atau Food Estate di Kalimantan Tengah. 

Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo akan bertolak ke Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Juli 2020 untuk meresmikan lokasi yang bakal dijadikan lumbung pangan nasional tersebut. 

Merujuk survei The Economist pada 2017 lalu, negara Asia tak lagi menjadi negara-negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik. 

Industrialisasi yang marak di kawasan Asia, menurut Dahnil, jadi alasan mulai ditinggalkannya pengembangan di sektor pertanian oleh masyarakat. 

"Sedangkan Asia-Afrika yang memang sejak awal itu mendorong pertumbuhan kemudian industrialisasi justru meninggalkan sektor pertanian. Sedangkan Eropa dan Amerika sekarang sudah mulai deindustrialisasi malah mereka mulai masuk ke ekonomi hijau dan sebagainya," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, 

Agar mimpi buruk itu tak terjadi, kata Dahnil, perlahan pemerintah mulai menggalakkan berbagai program. Salah satunya menyulap sebuah daerah menjadi lumbung padi nasional. 
Bukan hanya itu, kesadaran akan pentingnya peran sektor pertanian semakin menguat saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. 

"Maka negara dalam hal ini Presiden dan Pak Menhan merevitalisasi logistik kita, pangan kita dengan melalui food estate itu. Kesadaran itu kemudian tumbuh di era COVID ini secara baik," kata Dahnil. 
PKS Bingung Prabowo Garap Lumbung Pangan

Anggota komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal bingung mengapa pengelolaan pangan diberikan kepada Kemenhan, dan bukan Kementan yang berwenang mengurusi pangan. 

"Saya juga bingung sebagai anggota Komisi IV, Kemenhan yang bukan tupoksinya diberikan tugas garap lumbung pangan di Kalteng," kata Andi saat dihubungi, Rabu (8/7). 

Fakta soal Prabowo yang Ditugasi Jokowi Garap Lumbung Pangan, Bukan Mentan

Presiden Jokowi (kiri)berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat meninjau kapal selam PT PAL di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Foto: Dok. Agus Suparto

 

Terlebih, Andi menuturkan, Kementan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk mengelola lumbung pangan nasional. Ia pun sulit memahami peran Prabowo Subianto dalam program lumbung pangan tersebut. 

"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami," ucap Andi. 
Andi menilai pemberian tanggung jawab yang tak sesuai dengan tupoksi kementerian menjadi keputusan yang kurang bijak. Ia berpesan kepada tiap-tiap kementerian untuk mengurusi tugas dan kewenangannya masing-masing. 

"Hal ini kurang bijak dalam tataran kenegaraan kita dan melabrak fatsun atau kebiasaan selama ini bahwa tugas bidang pangan di Kementan," ungkap Andi. 
"Sebaiknya kementerian fokus dengan tupoksi masing-masing. Sehingga bisa dinilai kinerjanya," tutup dia.


Selain Prabowo, Jokowi juga menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengelola lumbung pangan. Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan Kemenhan diberi tanggung jawab mengurusi lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah. 

Nasdem Anggap Sebuah Kewajaran

Anggota Komisi I Fraksi NasDem, Farhan, menilai penunjukan Prabowo wajar mengingat Kementerian Pertahanan memiliki sumber daya serta teknologi yang menunjang untuk mensukseskan program tersebut. 

"Menhan memiliki sumber daya untuk mengerahkan teknologi pemetaan wilayah dan SDM untuk menunjang faktor pengamanan teritorial bersama TNI," ujar Farhan saat dihubungi kumparan, Rabu (8/7). 
"Program project food estate di Kalteng itu dicetuskan dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional," sambungnya. 

Alasan lain proyek lumbung pangan di Kalteng dipercayakan kepada Prabowo karena pangan bagian dari ketahanan nasional. 
"Ketahanan pangan adalah salah satu faktor utama dalam kerangka ketahanan nasional yang memang telah dikaji secara ilmiah oleh Lemhanas, Wantannas dan Unhan. Maka sangat wajar jika Menhan masuk ke dalam project food estate," beber Farhan. 

Fakta soal Prabowo yang Ditugasi Jokowi Garap Lumbung Pangan, Bukan Mentan (4)

 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah tersebut memang merupakan instruksi Jokowi kepada beberapa kementerian, termasuk Kementerian PUPR dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan kalung bertuliskan anti virus corona di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Meski tidak secara langsung terlibat, namun Syahrul menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) tetap menjadi berperan penting dalam proyek lumbung pangan tersebut. 

“Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu hektar di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sector-nya tetap Menteri Pertanian, cuma media tidak menggambarkan itu. Jadi seakan-akan itu,” ucapnya saat di DPR bersama Komisi IV, Selasa (7/7).


Syahrul melanjutkan, Kementan secara khusus akan fokus pada 165 ribu ha lahan, yang 84 ribu ha lahan di antaranya telah siap. Syahrul juga mengungkapkan alasannya tidak terlibat langsung dalam proyek lumbung pangan di Kalteng lantaran belum ada infrastruktur untuk pengairannya. 

“Kenapa di 700 ribu (ha) Mentan tidak perlu terlibat awal, karena di sana belum ada pengairan primernya, sekunder maupun tersiernya. Harus dikerjakan dulu. Oleh karena itu saya punya konsentrasi adalah pada 165 (ribu ha) dan khusus untuk 2020 alokasi program kita di sana pada lahan eksisting, jadi bukan lagi rawa. Lahan aluvia itu adalah 30 ribu ha dan itu bentuknya food estate,” tuturnya. 

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono mengatakan yang bertanggung jawab dalam proyek lumbung pangan tersebut adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy. 

“Penanggungjawab operasional Dirjen PSP,” ucapnya kepada kumparan, Rabu 8 Juli 2020. Artikel ini sudah terbit di Kumparan.com