Plt Gubernur Riau SF Hariyanto (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi berbagai permasalahan strategis daerah, mulai dari kemiskinan dan pengangguran, akses layanan kesehatan yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan, hingga infrastruktur yang masih membutuhkan peningkatan.
Berbagai upaya konkret telah dan sedang dijalankan sepanjang tahun 2025, dengan hasil yang mulai menunjukkan tren positif.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama Pemprov Riau.
"Pemerintah Provinsi Riau tidak tinggal diam. Berbagai program strategis terus kita dorong agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan," ujar SF Hariyanto, Rabu, 31 Desember 2025.
Pengangguran Terus Menurun, Program Ketenagakerjaan Diperkuat
Berdasarkan data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2020–2025, Riau menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, TPT Riau berada di angka 6,32 persen, sempat turun hingga 3,70 persen pada 2024, dan berada di angka 4,16 persen pada tahun 2025. Angka ini tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Untuk menekan pengangguran, Pemprov Riau menjalankan berbagai program pengurangan pengangguran pada 2025, antara lain pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja dan magang, serta perluasan akses kerja.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penyelenggaraan job fair dan penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK. Tercatat, sosialisasi telah dilakukan kepada 40 BKK SMK dengan melibatkan sekitar 1.300 siswa.
Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong penempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di enam kabupaten/kota serta sosialisasi kepada 120 perusahaan.
Baca Juga
"Kami ingin memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap lapangan pekerjaan," tegas SF Hariyanto.
Di sektor kemiskinan, Riau juga mencatatkan capaian positif. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada tahun 2025 berada di angka 6,16 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,67 persen.
Angka ini juga jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,47 persen.
Jumlah penduduk miskin di Riau pada Maret 2025 tercatat sekitar 460,96 ribu jiwa, menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak lepas dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan secara terintegrasi.
Program tersebut meliputi BOSDA afirmasi bagi siswa miskin di SMA dan SMK swasta, dengan total penerima mencapai 1.584 siswa. Selain itu, bantuan siswa miskin dan bantuan bagi komunitas adat terpencil (KAT) diberikan kepada 4.785 orang.
Pemprov Riau juga menyediakan bantuan biaya pendidikan tinggi, termasuk beasiswa Bidikmisi bagi 1.459 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, bantuan sosial pendidikan bagi 1.806 siswa, serta program Sekolah Rakyat di tiga lokasi dengan total 225 siswa.
Di sektor ketenagakerjaan, perlindungan sosial diperkuat melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.011 pekerja rentan.
"Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan satu program saja. Harus terintegrasi antara pendidikan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja," terang SF Hariyanto.
Pemprov Riau juga mengakui masih adanya tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Rasio Puskesmas di Riau tercatat 1,07 per 30.000 penduduk, sementara rasio tempat tidur rumah sakit sebesar 1,26 per 1.000 penduduk. Prevalensi stunting pada 2024 juga masih berada di angka 20,1 persen, meningkat dibandingkan 2023.
Meski demikian, Pemprov Riau telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,68 persen atau setara dengan 7.145.705 jiwa. Upaya peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan.
"UHC adalah pondasi utama. Kita pastikan masyarakat Riau bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya," tambah SF Hariyanto.
Di sektor pendidikan, tantangan masih terlihat dari rendahnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum, baik dalam numerasi maupun literasi membaca.
Untuk mengatasinya, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran BOSDA pendidikan gratis, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, dengan total anggaran tahun 2025 mencapai Rp383,24 miliar.
Selain BOSDA, Pemprov Riau juga menyalurkan berbagai program beasiswa pendidikan dengan total penerima mencapai 5.912 orang di 91 kampus, baik di dalam maupun luar Provinsi Riau.
Sementara itu, di sektor infrastruktur, kondisi jalan mantap Provinsi Riau saat ini berada di angka 68,35 persen. Pemprov Riau terus melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sepanjang ratusan kilometer, serta perbaikan dan pemeliharaan puluhan unit jembatan.
"Infrastruktur yang baik adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ini akan terus kita kejar," tutup SF Hariyanto.
