Banyak Bantuan Covid-19 Tidak Tersalurkan karena Masalah Administrasi

Uang44.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Ketua DPRD Riau sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar), Yulisman mengatakan permasalahan administrasi kependudukan membuat bantuan Covid-19 di Riau banyak yang tidak disalurkan. 

 

Hal ini sangat disayangkan Yulisman sebab dananya sudah disiapkan pemerintah tapi tak bisa dicairkan karena masalah administrasi.

 

"Kita lihat ada daerah yang dana jaring pengamannya tidak terserap sementara dananya sudah disiapkan," ujar Yulisman, Kamis, 1 Juli, 2021. 

 

Ia memberi catatan tebal untuk hal ini untuk segera dibenahi sehingga bantuan sosial yang masih bermasalah bisa segera disalurkan.

 

 

 

Ketua DPRD Riau sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar), Yulisman mengatakan permasalahan administrasi kependudukan membuat bantuan Covid-19 di Riau banyak yang tidak disalurkan. 

 


Hal ini sangat disayangkan Yulisman sebab dananya sudah disiapkan pemerintah tapi tak bisa dicairkan karena masalah administrasi.

 

"Kita lihat ada daerah yang dana jaring pengamannya tidak terserap sementara dananya sudah disiapkan," ujar Yulisman, Kamis, 1 Juli, 2021. 

 

Ia memberi catatan tebal untuk hal ini untuk segera dibenahi sehingga bantuan sosial yang masih bermasalah bisa segera disalurkan.

 

 

"Kita beri masukan soal jaring pengaman sosial, ada data yang belum valid sehingga belum bisa disalurkan," ujarnya.

 

Hal ini diketahui usai Banggar melakukan cross check terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 terutama terkait refocussing dana ke penanganan Covid 19.

 

Dalam pelaksanaan fungsi controlling ini, Yulisman mengatakan Banggar sudah melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Menurutnya, secara umum refocusing dana ke penanganan Covid-19 berjalan cukup optimal. 


"Sementara berjalan sesuai dengan kondisi objektifnya, tidak ada yang signifikan lah," ujar Yulisman.

 

Ia menerangkan, refocussing tersebut sudah sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Pemerintah Provinsi Riau beberapa waktu lalu

"Serapan sesuai dengan laporan LKPJ, kita tinggal crosscheck saja titik-titik sasaran bantuan seperti OPD dan jaring pengaman sosial," ungkapnya.