(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) bersama Dinas Tenaga Kerja terkait PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
"Kami tak akan panggil lagi PHR, kami akan bentuk Pansus bersama Dinas Tenaga Kerja. Apabila ada pelanggaran secara hukum, kami akan laporkan ke penegak hukum," ujarnya, Kamis, 2 Februari 2023.
Selanjutnya, ia mengaku akan melakukan rapat internal dengan Komisi V DPRD Riau mengenai persetujuan pembentukan Pansus.
"Iya kami rapatkan dulu bahas apa saja yang menjadi pertimbangan pembentukan Pansus mengenai PHR ini. Kalau saran saya kan bentuklah Pansus," terang Poti.
Sementara terkait kecelakaan kerja di PHR, Corporate Secretary, Rudi Ariffianto, menjelaskan saat ini pihaknya sedang proses investigasi bersama Pertamina Group, Disnaker, Dirjen Migas, SKK Migas, Polda Riau.
"Semua itu sedang melakukan investigasi. Finalnya seperti apa itu kami tunggu. Apapun hasilnya, rekomendasinya kami akan laksanakan," katanya.
Baca Juga
Ia menegaskan, setelah investigasi bakal ada rekomendasi yang pastinya dilaksanakan PHR. Rudi mengaku pihaknya akan lebih komprehensif mengenai investigasi tersebut.
"Ini masih berjalan investigasinya. Di pihak PHR sendiri juga sedang melakukan investigasi. Jadi ada beberapa yang perlu dicek satu persatu saksinya, pekerja di sana, semua dilakukan cek menyeluruh," ujarnya.
Sedangkan Kadisnakertrans Riau, Imron Rosyadi, juga telah meminta Dirjen Migas melakukan pertemuan antara Pertamina pusat, SKK Migas, dan Kementerian ESDM.
"Bagaimanapun persoalan ini ada kaitannya dengan kebijakan pusat. Jadi nanti akan kami sampaikan rekomendasinya secara keseluruhan di pertemuan itu. Jadi memang ada persoalan di K3 yang harus diperbaiki di sektor Migas," ujar Imron.
