Minim Tenaga Penyuluhan, Pupuk Oplosan Marak Beredar

Karmila-Sari8.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari, menanggapi keluhan masyarakat soal adanya peredaran pupuk oplosan untuk kelapa sawit.

Karmila mengatakan minimnya jumlah Penyuluh Petugas Lapangan (PPL) Pertanian sedangkan wilayah pertanian yang cukup luas menyebabkan kerja yang tak efektif. Hal itu, katanya, menyebabkan turunnya pengawasan terkait pupuk yang akan digunakan petani.

"Kita kekurangan orang untuk PPL ini karena selama ini merangkap di persawahan, perkebunan, dan peternakan. Jadi tumpang tindih ini," terang Karmila, Senin, 4 April 2022.

Menurut Karmila, harus ada kerja sama pemerintah dengan pihak (PPL) guna menjaga distribusi pupuk.


"Sebenarnya PPL Ini bisa diajarkan juga soal pupuk-pupuk yang organik ragamnya apa saja. Bisa acak sampel lah kalau misalnya dari UD yang ada, mana yang pupuknya oplosan mana yang tidak karena kita punya laboratorium," tuturnya.

Bagi Karmila, dengan cara itu pemerintah sudah berupaya melindungi petani dalam hal distribusi pupuk.

"Nah keaktifan ini yang harus digesa kepada PPL. Mungkin sebagian tempat ada pupuk oplosan dan murah dan ini menjadi masalah ya baik sektor pertanian maupun ekonomi. Tapi yang lebih sering itu kan petani mengeluhkan pupuk yang mahal," pungkasnya.