Tito Bilang Banyak ASN Tak Netral di Pilkada karena Terjebak Kepentingan

Pilkada-Pelalawan2.jpg
(Riski Apdalli/Riau online)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketidaknetralan ASN menjadi salah satu pelanggaran terbanyak di masa kampanye Pilkada serentak kali ini. Bawaslu Riau mencatat dari 22 pelanggaran yang dilakukan, 11 diantaranya merupakan pelanggaran netralitas ASN. 

 

Pengamat politik Tito Handoko menilai ketidsknetralan ASN atau acap disebut politisasi birokrasi ini disebabkan para ASN yang terpenjara kepentingan.

 

 

 

"Birokrat sebagai pelaksana kebijakan sulit  terlepas dari faktor internal dan eksternal. Kalau tidak berpihak, akan sulit mendapat jabatan-jabatan strategis ketika sang calon memenangkan kontestasi calon. Ada kepentingan birokrat dan calon itu sendiri" jelasnya kepada Riauonline Selasa, 3 November 2020. 

 

Lebih jauh ia menjelaskan posisi ASN menjadi sangat seksi sebagai aktor politik karena sumber daya yang sangat besar. 

 

"Posisi ASN sebagai organ pemerintah bersentuhan langsung dengan masyarakat, jumlahnya sangat signifikan, dan lingkungan yang dapat dipengaruhi akan berdampak pada perolehan suara calon. Hal ini membuatnya sangat strategis di pemilihan seperti ini" jelasnya. 

 

Tito menyebut politisasi birokrasi ini rentan dilakukan oleh petahana atau paslon-paslon yang terkait dengan petahana

 

"Petahana ataupun yang terafiliasi dengan petahana misalnya istri yang maju sebagai bupati saat suaminya menjadi bupati aktif atau anaknya maju saat ayahnya masih bupati aktif kemungkinan untuk melakukan politisasi birokrasi itu ia sangat besar" ujarnya. 

 

 

 

Ia menyebut politisasi birokrasi ini sebagai warisan orde baru dimana orde baru melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun salah satunya menggunakan politisasi birokrasi.