Demi Marwah, Iuran Harusnya dari Institusi DPRD Riau, Bukan Fraksi

Komisi-II-DPRD-Riau-memanggil-PT-Langgam-Inti-Hibrindo.jpg
(Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat pemerintahan provinsi Riau, Tito Handoko menganjurkan pimpinan DPRD Riau untuk menginisiasi iuran secara institusi seperti yang dilakukan beberapa lembaga DPRD lainnya.
 
Dikatakan Tito, saat ini memang fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau maupun secara kelembagaan partai politik sudah menyisihkan gaji anggotanya, itu sah-sah saja. 
 
Tapi alangkah lebih baiknya jika ada iuran dari institusi DPRD Riau, tanpa emblem-emblem partai.
 
"Memang semestinya ada inisiasi sumbangan dari pejabat publik yang tidak mengatasnamakan individu atau lembaga politik. Karena mereka sekarang statusnya adalah pejabat publik," kata Dosen Universitas Riau ini, Selasa, 21 April 2020.
 
Cara ini, sambung Tito, akan bagus dalam upaya meningkatkan marwah lembaga DPRD Riau di mata masyarakat Riau. Apalagi, jika iuran ini diperuntukkan ke bantuan Sembako yang sangat dibutuhkan masyarakat.
 
Untuk penyalurannya, DPRD Riau bisa menyalurkan melalui Daerah-Daerah Pemilihan atau bisa lewat Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat atau kelompok tertentu.
 
"Terserah mau disalurkan bagaimana, yang jelas sumbangan itu dikumpulkan atas nama institusi DPRD. Ini akan membuat marwah institusi lebih baik di mata publik," terangnya.
 
Di sisi lain, ia juga berharap DPRD bisa mendesak pemerintah untuk segera membuat peta masyarakat yang terdampak ekonominya, sebab sampai hari ini ia belum pernah melihat data masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
 
"Misalnya Pekabaru, walaupun sudah diberlakukan PSBB, tapi pemerintah masih mengumpulkan data masyarakat yang terdampak, harusnya ini bisa diselesaikan sebelum kebijakan. Sehingga, masyarakat bisa tenang berdiam diri di dalam rumahnya," tutupnya.

-->