Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Jakarta, Selasa, 15 September 2026. (KLY/Budy Santoso)
Rabu, 23 September 2026 07:50 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dari dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, dana senilai Rp106,3 miliar yang telah disita KPK tersebut diduga digunakan kepentingan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
"Tadi informasi-informasi penggunaan untuk kegiatan kegiatan organisasi atau bahkan untuk kegiatan-kegiatan pribadi saudara NW itu tentu menjadi bahan yang akan diperdalam oleh tim penyidik nanti ke depan kita akan update apabila memang sudah akan sampaikan ke publik," kata Taufik, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 23 September 2026.
Menurut Taufik, fokus penyidik saat ini adalah mengumpulkan dan mengamankan barang bukti melalui serangkaian kegiatan di lapangan, termasuk penggeledahan.
"Saat ini tim fokus untuk kegiatan di lapangan untuk kegiatan pengamanan barang bukti yang ada di lapangan berarti misalkan sudah dilakukan pemasangan segel oleh tim penyidik saat itu," ujarnya.
Baca Juga
Selain menelusuri aliran dana, KPK juga memetakan sumber penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah lini, mulai dari layanan pertanahan hingga dugaan transaksi terkait mutasi dan promosi jabatan pejabat kementerian.
"Untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti layanan pertanahan, atau ada kegiatan-kegiatan rotasi jabatan di lingkungan ATR BPN terkait temuan uang Rp106 miliar, itu juga menjadi materi penyidikan yang akan ditelusuri," jelas Taufik.
Taufik mengatakan keterangan sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) menjadi bagian dari pendalaman dugaan praktik pemberian uang dalam layanan pertanahan maupun proses rotasi jabatan.
KPK juga masih memverifikasi barang bukti yang dikumpulkan penyidik di lapangan, termasuk rincian penggunaan uang dari total sitaan Rp106,3 miliar.
"Memang ada fakta-fakta atau penyampaian keterangan dari pihak-pihak yang diamankan terkait kegiatan layanan pertanahan ada, untuk mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan BPN ada," ucap Taufik.
"Tetapi detailnya, kami belum bisa sampaikan saat ini, untuk jumlah ya dari sekian Rp106 (Milyar) itu berapa yang masuk kategori-kategori layanan, rotasi jabatan atau kegiatan-kegiatan lain,” sambungnya.
