Anggota DPRD Pekanbaru, Doni Saputra, reses di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Sabtu 7 November 2026. (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Persoalan infrastruktur dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) menjadi dua aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra, melaksanakan kegiatan reses di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Sabtu 7 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk menyerap berbagai aspirasi, mulai dari keluhan, kebutuhan, kritik hingga usulan terkait persoalan yang dihadapi warga.
Doni Saputra mengungkapkan, warga kembali mengeluhkan belum adanya perbaikan jembatan penghubung menuju Pasar Bawah yang berada tidak jauh dari Masjid Rahmat Ilahi.
Menurutnya, persoalan jembatan tersebut sudah berulang kali disampaikan warga dalam kegiatan reses sebelumnya. Namun, hingga kini masyarakat masih menantikan realisasi perbaikan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
"Jembatan penghubung Jalan ke Pasar Bawah, dekat Masjid Rahmat Ilahi, menjadi salah satu keluhan masyarakat. Persoalan ini sudah berulang kali diusulkan dari reses ke reses, tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan perbaikan," ungkap Doni.
Baca Juga
Selain infrastruktur, persoalan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial juga menjadi perhatian warga. Masyarakat mengeluhkan penetapan desil oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Akibatnya, terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kategori desil tinggi sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Warga berharap pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data agar bantuan sosial benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
"Masyarakat juga mengusulkan adanya keterbukaan dalam pendataan penerima bantuan sosial. Salah satu usulannya adalah memasang tanda atau keterangan di depan rumah keluarga penerima bantuan pemerintah," tuturnya.
Pemasangan tanda tersebut diharapkan dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah setempat dan koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga masyarakat dapat mengetahui keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan.
