Petugas kesehatan bersiap memindahkan warga terdampak gempa bumi yang sakit dari lokasi pengungsian Gelora Samador ke RSUD TC Hillers Maumere di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Senin, 18 Agustus 2026. (ANTARA FOTO/Mega Tokan/app/foc.)
Kamis, 17 September 2026 16:56 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 94 orang korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di pengungsian hingga Selasa, 15 September 2026.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut bahwa kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam penanganan para pengungsi di lapangan.
"Kita tentu sangat prihatin ya, kalau melalui apa yang disampaikan oleh BNPB, artinya lebih banyak korban gempa yang meninggal di pengungsian dibandingkan yang meninggal akibat dari gempa itu sendiri. Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri," kata Charles, dikutip dari Suara.com, Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga
Menurutnya, tingginya jumlah korban jiwa pascabencana mengindikasikan tata kelola pengungsian yang belum maksimal, terutama dari sisi fasilitas dan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
"Karena kalau misalkan dikatakan sekali lagi, lebih banyak orang yang meninggal di pengungsian dibandingkan karena akibat bencana itu sendiri, berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal," tuturnya.
Oleh karena itu, Charles mendesak lintas kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah untuk bergerak cepat mengidentifikasi masalah serta membenahi fasilitas pengungsian demi mencegah bertambahnya korban jiwa.
"Saya berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB dan juga pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pengungsian pada saat ini agar di kemudian hari tidak bertambah jumlah korban meninggal, dan juga menjadi pembelajaran ketika terjadi bencana lagi," ujarnya.
