Saat Menhut Bicara 'KTP Asap', Soroti Dampak Karhutla Lintas Negara

RIAU ONLINE - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah berdampak sampai ke Serawak, Malaysia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kabut asap bergerak ke wilayah negara tersebut karena dipengaruhi arah angin.

Raja Juli menjelaskan pergerakan asap bergantung pada kondisi meteorologis dan bisa terjadi sebaliknya bila kebakaran terjadi di Sarawak lalu angin bertiup ke Indonesia.

"Arah angin ini kebetulan memang naik ke atas. Kalau seandainya arah anginnya dari sini, ini menurut teman-teman dari LH juga ini kebakaran yang terjadi di sini juga akan masuk Indonesia. Karena memang asap enggak ada KTP-nya gitu," kata Raja Juli, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 2 September 2026.

Ia menyebut pemerintah tetap memprioritaskan pencegahan pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze) agar dampak terhadap negara tetangga dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Jadi tetap saja kita akan berjuang semaksimal mungkin ya kita tidak akan memberikan dampak negatif atau mudarat kepada tetangga kita," kata dia.

Di sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan melalui Gakkum memproses 30 kasus dugaan pidana terkait karhutla. Raja Juli meminta agar pelanggaran tidak berhenti pada sanksi administratif dan diproses pidana apabila bukti mencukupi.

"Ada 52 pemegang apa namanya PBPH yang juga sudah diberikan peringatan, pengawasan secara intensif dan enam di antaranya sudah diberikan sanksi berat," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus berupaya memadamkan karhutla di sejumlah titik di Sumatra dan Kalimantan. Upaya dilakukan melalui pembuatan sumur bor hingga pengerahan water bombing oleh TNI Angkatan Udara. Meski begitu, kendala di lapangan masih ditemukan.

Raja Juli menyebut minimnya sumber air menjadi hambatan utama pemadaman di banyak lokasi. Ia memastikan dukungan teknis terus dipenuhi, namun faktor ketersediaan air tetap membatasi kecepatan penanganan.

"Dari segi teknis insya Allah apa yang diminta oleh teman-teman daerah terpenuhi, namun realitas di lapangan sumber air tetap menjadi kendala ya meskipun tadi sumur bor sudah datang," kata Raja Juli kepada wartawan saat Media Brief di Gedung Kemenhut, Selasa 1 September 2026.

Ia mencontohkan penanganan kebakaran di pinggir jalan tol di Sumatra Selatan. Di lokasi tersebut, tim pemadam hanya memiliki satu titik sumber air sementara titik api merambat semakin jauh dari lokasi awal.

"Sumber airnya ini yang jadi masalah ya semacam kemarin saya dari Sumsel ada kebakaran di pinggir tol dengan Pak Dirjen kemarin. Kemarin ini di pinggir tol karena kita apa namanya sumber air cuma ada satu sementara kebakarannya sudah apa ya sudah menjauh ke mana tapi sumber air cuma ada satu," tuturnya.

Menurutnya, pemadaman oleh Satuan Tugas (Satgas) Darat dinilai lebih efektif dibandingkan water bombing bila merujuk pada luasan yang berhasil dipadamkan.

"Satgas darat ini jauh lebih efektif memadamkan api ketimbang water bombing. Water bombing itu hanya bisa memadamkan 2,5 hektar saja sedangkan satgas darat mampu memadamkan 17,5 hektare," kata Raja Juli.

Meski begitu, water bombing tetap dikerahkan sebagai salah satu metode pemadaman untuk menjangkau titik-titik yang sulit diakses, baik di Sumatra maupun Kalimantan.

Sementara itu, Raja Juli mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 30 kasus dugaan pidana yang diproses oleh Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut. Dia meminta kasus-kasus tersebut tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga diproses secara pidana apabila terbukti adanya pelanggaran.