RIAU ONLINE, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam kesempatan tersebut Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, sebagai respon tekanan dinamika putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo, dikutip dari Suara.com.
Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Presiden Prabowo memilih memberikan deretan petunjuk strategis bagi wakilnya.
Gibran kini memutuskan bertarung lewat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan keabsahan seluruh berkas administrasinya.
Meski demikian, Mensesneg membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah keinginan pengunduran diri tersebut. Prabowo justru memosisikan diri sebagai mentor yang membedah berbagai sudut pandang hukum bersama Gibran.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyon.
Prabowo mengarahkan agar fokus penanganan isu ini dialihkan pada koridor hukum resmi yang berlaku. Pendekatan ini diambil agar penyelesaian masalah dokumen ketatanegaraan tidak menimbulkan kegaduhan politik baru.
Langkah hukum melalui PTUN dipandang sebagai jalur paling bijak untuk menguji ulang fakta-fakta administrasi secara terbuka. Keputusan ini menunjukkan komitmen kedua pemimpin untuk menghormati proses peradilan yang sedang berjalan.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Gibran optimistis bukti-bukti sah yang dimilikinya mampu mematahkan keraguan publik di persidangan PTUN mendatang. Proses hukum ini diprediksi akan menjadi penentu kelanjutan karier politik sang Wakil Presiden.

