Kapala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana BPBD se-Indonesia dalam SDMT di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. (Dok. BNPB)
Selasa, 12 Mei 2026 19:42 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Bank Dunia mencatat Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan risiko bencana tertinggi dan peringkat keempat negara dengan tingkat paparan bencana tertinggi.
Menanggapi pernyataan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi bencana yang berpotensi terjadi.
"Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun," kata Suharyanto, dikutip dari Kumparan, Selasa, 12 Mei 2026.
Kepala BNPB ini juga menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Dirinya meminta kepala pelaksana BPBD di daerah siap menjadi pemegang komando saat terjadi bencana. Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III dipersiapkan untuk memimpin penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Baca Juga
"Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain," ujarnya.
Suharyanto menegaskan, mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.
"Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar memahami sistem peringatan dini dan langkah evakuasi. BNPB juga menyoroti pentingnya penetapan status tanggap darurat saat bencana terjadi.
Menurut Suharyanto, status tersebut merupakan mekanisme administratif agar bantuan dari pusat dan daerah dapat segera disalurkan.
"Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi," jelasnya.
Pada fase pascabencana, BNPB menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemindahan korban dari pengungsian ke hunian sementara. Suharyanto menilai, proses ini sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi pendataan oleh BPBD.
"Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data," pungkasnya.
