RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Bumi Lancang Kuning telah mencapai 15.608,37 hektare.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Ruang Kenangan, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin, 10 Agustus 2026.
Rakor tersebut juga melibatkan pemerintah pusat secara daring. Hadir dalam koordinasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan, pemerintah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.102/II/2026. Status tersebut berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
"Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat serupa di wilayah masing-masing," ujar SF Hariyanto dikutip dari MediaCenter, Selasa, 11 Agustus 2026.
Situasi di lapangan juga masih menunjukkan adanya aktivitas kebakaran. Berdasarkan pemantauan pada 10 Agustus 2026, tercatat 106 titik panas (hotspot) dan 7 titik api (firespot) yang tersebar di sejumlah wilayah Riau.
Bengkalis menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 8.272,90 hektare. Posisi berikutnya ditempati Pelalawan dengan 4.629,39 hektare, kemudian Indragiri Hilir sebanyak 854,26 hektare.
Sementara itu, luas lahan terbakar di Dumai mencapai 553,01 hektare, Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 300,62 hektare, Kepulauan Meranti 202,36 hektare, dan Indragiri Hulu 123,62 hektare.
Karhutla juga tercatat terjadi di Kampar seluas 85,27 hektare, Kuantan Singingi 57,95 hektare, Pekanbaru 47,29 hektare, serta Rokan Hulu 29,16 hektare.
Menghadapi peningkatan eskalasi Karhutla tersebut, Pemprov Riau menyatakan telah menyiagakan kekuatan personel dalam jumlah besar.
Sedikitnya 17.764 personel disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan hingga penanggulangan kebakaran.
"Penanganan Karhutla di Provinsi Riau berjalan dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, potensi personel penanggulangan Karhutla yang kami siagakan mencapai 17.764 orang," jelas SF Hariyanto.
Upaya pencegahan juga terus diperkuat. Pemerintah meningkatkan sosialisasi larangan membakar lahan sekaligus mendorong masyarakat menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar.
Pemantauan titik panas dilakukan setiap hari, disertai patroli rutin dan pemeriksaan langsung ke lapangan atau groundcheck. Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla juga telah dilaksanakan mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota.
Tak hanya mengandalkan personel, pemerintah turut memperkuat dukungan peralatan. Alat berat ditambah untuk membantu pembersihan kanal serta pembangunan embung sebagai sumber air ketika proses pemadaman berlangsung.
Personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga Masyarakat Peduli Api juga terus dikerahkan. Koordinasi dengan perusahaan dan dunia usaha diperkuat agar pencegahan dan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
"Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dalam upaya pencegahan serta pemadaman Karhutla, baik melalui jalur darat maupun udara," pungkas SF Hariyanto.

