DPRD Pekanbaru Tegas Tolak Aktivitas LGBT, Dorong Pengawasan dan Edukasi Dini

DPRD-Pekanbaru-Mulai-Bahas-APBD-2026-Anggaran-Turun-Signifikan.jpg
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (Herianto Wibowo/Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU — Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menegaskan penolakan terhadap aktivitas yang ia sebut sebagai perilaku seksual menyimpang LGBT, karena dinilai bertentangan dengan norma agama, adat Melayu, serta nilai sosial masyarakat Kota Pekanbaru.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus pesta waria yang digelar di salah satu tempat hiburan malam (THM) Paragon, yang kemudian disegel oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Berkaitan dengan adanya perilaku seksual yang negatif seperti lesbi, LGBT dan sejenisnya, tentu kami dari DPRD Pekanbaru menolak keras segala bentuk perilaku seksual menyimpang. Kita tidak ingin praktik-praktik seperti ini tumbuh dan berkembang di Pekanbaru. Ini harus kita kurangi, hentikan, bahkan kalau bisa kita nolkan,” tegas Azwendi, Rabu 11 Februari 2026.

Menurut Azwendi, langkah penindakan saja tidak cukup. Ia menilai pemerintah kota perlu menyusun program dan strategi pencegahan sejak dini agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Ia mendorong agar edukasi terkait bahaya narkoba, kenakalan remaja, serta perilaku menyimpang dapat dimasukkan dalam program pendidikan formal, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

“Pemerintah harus membuat program strategis. Bisa dimasukkan dalam kurikulum atau kegiatan pendidikan yang memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan perilaku menyimpang. Ini penting agar mereka memiliki pemahaman yang kuat sejak dini,” ujarnya.


Politisi Partai Demokrat tersebut juga menekankan bahwa Pekanbaru dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat Melayu dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas usaha maupun kegiatan sosial agar tidak memberi ruang terhadap praktik yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat.

“Saya yakin pertumbuhan perilaku menyimpang ini dilakukan secara terstruktur. Pemerintah harus bisa mengantisipasi lebih dini supaya tidak berkembang,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dapat berdampak terhadap generasi muda di masa mendatang.

“Kalau kita lalai, saya khawatir ini berdampak pada generasi anak-anak kita ke depan. Karena itu, sosialisasi dan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu sampai ke hilir,” tambahnya.

Azwendi turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif bersama pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Pekanbaru.

“Harapan kami tercipta suasana yang kondusif, masyarakat yang sehat, dan generasi yang memiliki keimanan serta ketakwaan yang kuat. Pemerintah harus ekstra melakukan pengawasan agar hal-hal seperti ini tidak berkembang,” tutupnya.