Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menggratiskan tarif parkir di gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang kini dialihkan menjadi skema pajak parkir, dinilai perlu melalui kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, menegaskan Pemko Pekanbaru seharusnya terlebih dahulu membuka data secara transparan kepada publik terkait perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir yang selama ini diterapkan di Indomaret dan Alfamart.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa perbedaan pemasukan daerah dari pajak parkir dan retribusi parkir. Tujuannya agar masyarakat paham dan tidak menaruh rasa curiga kepada pemerintah,” ujar Roni, Jumat 2 Januari 2025.
Menurutnya, transparansi tersebut penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga diminta mempertimbangkan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap pelaku usaha kecil di lingkungan permukiman.
Roni menilai, dengan ditiadakannya juru parkir di Indomaret dan Alfamart, masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja ke ritel modern dibandingkan warung kecil milik warga yang berada di sekitar permukiman.
“Ini pasti berpengaruh terhadap usaha kecil warga. Banyak warung rumahan yang selama ini hidup dari pelanggan sekitar, bisa terdampak karena masyarakat lebih memilih ritel modern yang sekarang bebas parkir,” jelasnya.
Baca Juga
Tak hanya itu, politisi PAN ini juga menyoroti nasib para juru parkir yang sebelumnya bekerja di Indomaret dan Alfamart. Menurutnya, Pemko harus memiliki skema yang jelas agar kebijakan ini tidak memicu lahirnya pengangguran baru di Kota Pekanbaru.
“Bagaimana nasib juru parkir yang selama ini bekerja? Apakah mereka akan menganggur? Jangan sampai kebijakan ini justru menambah angka pengangguran, apalagi jika mereka adalah kepala keluarga. Risikonya bisa menciptakan keluarga rentan miskin,” tegas Roni.
Ia menambahkan, kebijakan yang bersifat populis belum tentu selalu berdampak positif dalam jangka panjang. Pemerintah, kata dia, harus melihat dampak kebijakan secara lebih luas dan menyeluruh.
“Di satu sisi kebijakan ini memang menyenangkan hati masyarakat, tapi di sisi lain dampaknya bisa lebih besar. Pemerintah tidak cukup hanya mengikuti keinginan publik, tapi harus didukung kajian yang matang,” ujarnya.
Roni juga menyinggung latar belakang juru parkir yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan keterampilan terbatas dan pendidikan formal yang tidak tinggi.
Sementara itu, menurutnya, ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart memiliki standar ketat dalam merekrut karyawan.
“Petugas parkir ini kebanyakan non-skill dan pendidikan formalnya tidak tinggi. Sementara Indomaret dan Alfamart punya standar karyawan tertentu. Jangan sampai kebijakan ini hanya jadi akal-akalan tanpa solusi bagi mereka,” katanya.
Ia menekankan menjadi petugas parkir bukanlah cita-cita sebagian besar dari mereka, melainkan pilihan karena keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja.
Oleh karena itu, Pemko Pekanbaru diminta benar-benar memperhitungkan dampak sosial dari kebijakan parkir tersebut.
“Masyarakat mungkin senang, tapi pemerintah yang punya kewenangan harus melihat dampaknya lebih luas. Karena efeknya bukan hanya soal parkir, tapi juga ekonomi warga dan kesejahteraan masyarakat kecil,” pungkasnya.
