Alpasirin: DPR Dapil Riau Harus Berani Perjuangkan Aspirasi Rakyat ke Pusat

Ketua-DPW-Gema-Bangsa-Alpasirin-Ucapkan-Selamat-Atas-Pelantikan-Syahrial-Abdi.jpg
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Provinsi Riau, Alpasirin, M.IP (Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Provinsi Riau, Alpasirin, menegaskan bahwa Anggota DPR Dapil Provinsi Riau harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah ke Pemerintah Pusat. 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang dalam kesulitan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana APBD Riau 2025 turun dari Rp9,6 triliun menjadi Rp9,4 triliun dalam perubahan.

"Saya tidak pernah melihat Anggota DPR Dapil Riau mengkritik kebijakan di Jakarta. Seharusnya, terkait pemotong DBH bagi Riau, Anggota DPR ini berani mengkritik, kenapa dipotong," ujarnya, Selasa, 2 Oktober 2025.

Ia menegaskan, anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat Riau. Oleh karenanya, dengan privilege yang mereka punya, merekalah yang diharapkan mampu memperjuangkan daerah ke Pusat.

"Untuk apa jadi Anggota DPR kalau tidak berani berbicara. Makan gaji buta. Pulang untuk reses, tapi aspirasi yang didapat dalam reses tidak diperjuangkan," jelasnya.


Sementara itu, ia juga meminta agar Gubernur Provinsi Riau memperbaiki sistem birokrasi Riau yang terkenal sebagai ladang korupsi. Sehingga PAD Riau dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Gubernur harus buat sistem bekerjasama dengan KPK, Kejaksaan, pesan sama pejabat Riau agar jangan merampok," jelasnya.

Selain itu, Gubernur Riau juga harus mengubah sistem dalam tatanan BUMD dan pejabat fungsional. Yakni dengan menunjuk pejabat yang memiliki kompetensi dalam posisinya.

"Mereka yang punya kualifikasi dan komitmen untuk memajukan Riau”. 

Menurutnya, selama ini BUMD Riau yang diharapkan dapat menambah PAD, justru menjadi beban bagi daerah dan masyarakat.

"BUMD di Riau ini tidak ada yang membuat senang masyarakat. Gubernur harus memilih orang yang profesional, memiliki pengalaman dan kompeten. Jangan lagi BUMD dijadikan lahan basah untuk korupsi, yang menghabiskan uang negara dan merugikan masyarakat Riau,” pungkasnya.