Peristiwa 2 September 1985: Jejak Perlawanan Riau dalam Lembar Demokrasi

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Peristiwa 2 September 1985 sangat monumental, bentuk perlawanan daerah terutama Riau terhadap kesewenang-wenangan pemerintah pusat. Kala itu, Sekretaris DPRD Riau, Ismail Suko terpilih sebagai Gubernur Riau mengalahkan calon petahana, Mayjen Imam Munandar, dalam Pemilihan Gubernur DPRD Riau periode 1985–1990.

Rincian hasil akhir perolehan suara menegaskan kemenangan Ismail Suko: 19 suara untuk Ismail Suko, 17 suara untuk Imam Munandar, dan 1 suara untuk Abdul Rachman Hamid. Dengan begitu, Ismail Suko, seorang putra asli Riau, sah terpilih sebagai gubernur hasil pemungutan suara demokratis di parlemen daerah. 

Namun, kehendak kekuasaan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto tak bisa dipatahkan. Dengan berbagai cara, pemerintah pusat tetap melantik Imam Munandar sebagai Gubernur Riau periode 1985–1990, membatalkan aspirasi mayoritas wakil rakyat daerah.

Sejak itu, tanggal 2 September diperingati sebagai Tragedi Riau Menegakkan Demokrasi. Peringatan ini jarang diketahui publik, namun menjadi simbol bahwa Riau pernah melakukan perlawanan politik terhadap hegemoni Orde Baru.

Ismail Suko sendiri akhirnya tidak dilantik sebagai gubernur. Ayah Septina Primawati itu dipaksa mundur, kemudian digeser menjadi anggota DPR RI pada 1987. 

Namun, kekecewaan Ismail Suko tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian sang menantu, Rusli Zainal, menjabat Gubernur Riau, bahkan hingga dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013.

Meski tak pernah memimpin Bumi Lancang Kuning, namanya tercatat sebagai tokoh Riau yang berani menentang intervensi pusat dan menjadi simbol perlawanan demokrasi daerah.

Pada Senin, 16 Mei 2011, Ismail Suko wafat dalam usia 71 tahun. Ia dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan serta pemerataan pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

Tragedi politik itu bukan hanya menyingkap ketidakadilan pusat, tapi juga membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya kedaulatan rakyat daerah. Riau membuktikan bahwa demokrasi bisa tegak meski harus berhadapan dengan kekuasaan absolut.

Kini, setiap 2 September, sejarah ini kembali diingat. Bukan hanya sebagai perlawanan politik, tetapi juga sebagai pengingat bahwa suara rakyat daerah tak selayaknya dikhianati.