Syahrul Aidi: Jokowi Sahkan UU Karantina, Tapi Malah Pakai Regulasi Lama

sy-jokowi.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat mengaku heran dengan kebijakan Presiden Jokowi yang lebih memilih kebijakan Darurat Sipil dibandingkan Karantina Wilayah.

Padahal, kata Syahrul, aturan Karantina Wilayah sudah disahkan pada zaman pemerintahan Jokowi, tepatnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 lalu. Sementara, kebijakan Darurat Sipil merupakan rujukan dari Perpu tahun 1959.

Disampaikan Mantan anggota DPRD Kampar ini, perbedaan antara Karantina Wilayah dengan Darurat Sipil adalah tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat.

"Kalau kebijakan Darurat Sipil, pemerintah tidak wajib menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Tapi kalau kebijakan Karantina, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kami di fraksi PKS tetap meminta agar ada kebijakan Karantina Wilayah," kata Syahrul, Selasa, 31 Maret 2020.

Diakuinya, konsekuensi dari kebijakan Karantina Wilayah akan berdampak pada jatuhnya ekonomi negara, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan karena ini menyangkut nyawa manusia.

Syahrul bahkan mengutip pernyataan Presiden Ghana yang secara tegas menyatakan tidak takut dengan ancaman ekonomi.

"Presiden Ghana itu saja berani mengatakan mereka tahu menghidupkan ekonomi, tapi mereka tidak tahu cara menghidupkan orang mati. Artinya nyawa jauh lebih berharga dari ekonomi," tuturnya.

Senior Ustadz Abdul Somad (UAS) ini mengaku heran, kalau yang dipersoalkan adalah anggaran dana, kenapa salah seorang menteri Jokowi masih bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan ibukota baru di tengah wabah Covid-19 ini.

"Jadi ada apa ini? Kalau soal anggaran, tidak susah. Tinggal kita alihkan saja," tuturnya.

Penanganan tehadap virus Corona ini, disampaikannya harus ditangani dengan serius, sebab selama ini pemerintah menganggap enteng wabah virus ini sekalipun virus ini sudah secara nyata menghancurkan sejumlah negara maju di dunia.

"Di awal-awal dulu pemerintah tidak mengakui ada Corona, bilang Indonesia kebal virus, tapi terbantahkan dengan fakta yang ada sekarang. Sekarang masyarakat dilarang cemas, tapi faktanya korban terus berjatuhan setiap harinya," ujarnya.

Akibatnya, ditegaskannya, pemerintah tidak siap untuk menghadapi kondisi seperti ini, jangankan untuk kebutuhan dasar masyarakat, untuk kebutuhan medis saja tidak mumpuni.

"Di negara lain, dokternya jauh lebih aman. Di kita saja, sewaktu masih 200 orang meninggal, 7 orang dokter sudah meninggal, itu belum jumlah tenaga medis lainnya," tutupnya.