DPRD Riau Sampaikan Persoalan Banjir Kuansing Kepada DPR RI

DPR-D-DPR-RI.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menilai bencana banjir yang masih terjadi di kabupaten Kuansing akibat meluapnya sungai Indragiri tak lepas dari kiriman dari air sungai di provinsi Sumatera Barat.

Ketua Komisi IV, Parisman Ikhwan mengatakan, meskipun di Kuansing tidak hujan debit air akan tetap naik jika di bagian hulu sungai Indragiri yang berada di Sumatera Barat tetap mengalami hujan.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya perambahan hutan di sepanjang sungai dan aktivitas pertambangan liar di hulu sungai Indragiri.

"Makanya debit air yang dikirim dari hulu akan membludak di hilir sei indragiri yang mengakibatkan sejumlah kampung terendam," kata Politisi Golkar ini, Jumat, 24 Januari 2020.

Pria yang kerap disapa Iwan Fattah ini bahkan sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) III yang berkantor di Pekanbaru guna mencari solusi supaya debit air bisa terkontrol.

Dalam RDP tersebut diketahui, bahwa mulai dari perencanaan, penganggaran hingga penanganan bagian hulu sungai Indragiri merupakan kewenangan dari BWS V yang berkantor di Sumatera Barat.

Untuk itu, DPRD Riau berharap Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR bisa memindahkan kewenangan BWS V terkait hulu sungai Indragiri ke BWS III agar penanganan kerusakan sei indragiri bisa cepat teratasi.

DPRD Riau juga menginginkan pembangunan-pembangunan turap di sepanjang sungai Indragiri dilakukan sesegera mungkin mengingat saat ini sudah banyak kampung yang hilang dan masuk ke dalam sungai ini.

"Intinya kami dari komisi IV sedang berjuang agar hulu sungai Indragiri ini diberi kewenangan ke BWS III yang ada Riau, jangan di Sumatera barat. Kalau sekarang kan penanganannya di Sumatera barat, tapi dampak kerusakan di Riau," tuturnya.

Permintaan ini bahkan sudah disampaikan DPRD ke anggota DPR RI dari Riau yang bertugas di komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR, Syahrul Aidi Ma'azat.

Sementara itu, Syahrul Aidi kepada Riau Online mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi DPRD Riau ini kepada Kementerian PUPR di RDP yang akan datang.

"Ini pasti akan kita sampaikan, kita berharap supaya Kementerian tidak melihat dari hulu sungainya ada di kawasan yang mana. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, dari hulu sampai ke hilir. Makanya semua sungai yang ada di Riau harus berada di bawah kewenangan BWS III," ujarnya.