Sore Ini, Suara Mahasiswa Akan Kupas Masalah Pendapatan Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah dengan pendapatan cukup luar biasa karena kekayaan alamnya di sektor Minyak dan Gas (Migas), bahkan Riau memberikan porsi besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun, hal tersebut tampaknya sudah sebatas cerita. Pasalnya, hampir setiap tahunnya Riau selalu mengalami defisit anggaran disebabkan harga minyak dunia turun dan berdampak pada pendapatan Riau.

Dulunya, hasil minyak dan gas hanya 15 persen dari hasil keuntungan ini dialirkan oleh pemerintah pusat ke Riau dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Riau sudah bisa membangun berbagai sektor.

Akibatnya, sebagai daerah penghasil minyak Riau seakan-akan terbuai dengan DBH yang setiap tahunnya berjumlah triliunan rupiah ini. Sehingga, turunnya harga minyak begitu terasa oleh Riau.

Sayangnya, turunnya DBH Migas tersebut tak disertai dengan menggenjot pendapatan di sektor lainnya. Contoh, pendapatan dari kendaraan bermotor lost hingga puluhan bahkan ratusan miliar per tahun.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menyatakan sekitar 1 juta kendaraan bermotor
tidak dibayarkan pajaknya tepat waktu sehingga menunggak.

Tak hanya di sektor pajak kendaraan bermotor saja, Riau juga tidak bisa memaksimalkan berbagai potensi pajak yang lain, salah satunya pajak air permukaan.

Ketua komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan selama ini potensi pajak air permukaan selalu jauh dari target, bahkan tahun 2019 ini Husaimi memprediksi pendapatan hanya lima puluh persen dari target sebesar Rp3 Miliar.

Disamping itu, aset-aset provinsi Riau yang harusnya bisa menunjang potensi pendapatan juga terkesan dibiarkan begitu saja, akibatnya banyak 'oknum pejabat' yang memanfaatkan situasi ini.

Para oknum ini diduga melakukan memanipulasi surat-surat sehingga mereka bisa mengklaim aset ini menjadi milik pribadi.

"Riau harus peka jaga asetnya, bagaimana mungkin aset yang dulu kita beli masih murah. Lalu ketika harganya naik ada saja yang mengklaim," ungkap Mantan sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby.

Dijelaskan Pria yang kerap disapa Datuk ini, pola "pencuri aset" ini adalah dengan merekayasa kepemilikan tanah yang memanfaatkan oknum pejabat dalam memanipulasi surat tanah.

"Jangan sampai beli aset pakai uang rakyat, nanti dikuasai orang lain karena kelemahan administrasi kita, kalau dulu kan aset ini dipegang setiap dinas, sekarang dikumpulkan satu tempat," tambahnya.

Belum lagi aset gedung yang disewakan oleh Pemprov Riau, namun hingga hari ini aset yang disewakan itu masih saja 'menyusu' kepada APBD Riau untuk biaya perawatan.

Berlandaskan masalah tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM
UNRI) bersama-sama dengan media siber RIAUONLINE.CO.ID dan Radio Bharabas 97.5
FM akan mengangkat tema "Berlalunya Kemesraan PAD dari DBH Migas, Upaya Pemprov Riau?" dalam Program Suara Mahasiswa yang disiarkan secara langsung setiap akhir Pekan, di hari Sabtu.

Ini merupakan program berkelanjutan digelar BEM UNRI sebagai agent of change dan kontrol sosial di tengah masyarakat.

Adapun tema “Berlalunya Kemesraan PAD dari DBH Migas, Upaya Pemprov Riau?” ini akan digelar di Jeber Cafe Jalan Arifin Achmad seberang Jalan Paus pukul 15.00 WIB.