Hearing DPRD Kuansing dan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kuansing/Senin, 10 Oktober 2022/Robi Susanto/Riau online
(Robi Susanto/Riau online)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN-Dari 3.021 jumlah tenaga honorer yang sudah mendaftar dan mengajukan diri masuk tenaga ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari guru TK atau PAUD hanya 15 orang.
Sementara total guru TK atau PAUD di Kuansing mencapai 1.616 orang. Namun hanya 15 orang yang bisa ikut melakukan pendataan.
Sisanya Pemkab Kuansing beralasan karena guru tersebut mengajar bukan di sekolah negeri tapi di sekolah swasta sehingga tidak bisa masuk dalam aplikasi.
"Terkait dengan rekan-rekan guru TK atau PAUD mereka ini tidak terdaftar di aplikasi, karena yang bisa didata hanya guru yang mengajar di TK berstatus negeri karena hanya TK negeri yang terdaftar secara Nasional," kata Sekretaris BKPP Kuansing, Hendri Joprison saat hearing di DPRD Kuansing, Senin, 10 Oktober 2022.
Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kuansing, Adam mendesak agar Pemda Kuansing segera melakukan komunikasi langsung dengan Kanreg BKN di Provinsi dan juga Kemenpan RB di Jakarta terkait nasib para guru ini.
"Saya minta Rabu ini BKPP bersama Disdikpora berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan komunikasi dengan Kanreg dan setelah itu ke Jakarta langsung ke Menpan RB, tanyakan bagaimana nasib guru TK dan PAUD ini," tegas Adam.
Baca Juga
Kita ingin mendapatkan kepastian dari BKN maupun Menpan RB bagaimana nasib guru TK dan PAUD ini. "Minggu depan kita jadwalkan hearing lagi, kita ingin jawabannya nanti," pungkas Adam.
"Kalau daerah lain bisa dan daerah kita tidak bisa, ini tidak bisa kita terima. Kalau kabupaten/kota lain bisa tentu Kuansing juga harus bisa agar guru TK dan PAUD ini bisa ikut pendataan PPPK," katanya.
