950 Dapur MBG Terancam Ditutup Permanen, Tak Higienis

Dapur-MBG.jpg
Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 6 Januari 2025. (Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

RIAU ONLINE - Sekitar 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam ditutup secara permanen. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap ratusan dapur MBG tersebut diduga tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan temuan itu diperoleh dari hasil pemantauan BGN. Ia menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan berpotensi membahayakan kesehatan hingga keselamatan penerima manfaat program MBG.

"Kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026, dikutip dari Suara.com.

Sudaryono menegaskan setiap dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama untuk beroperasi. Bukan sekadar kelengkapan administrasi, ia menyebut sertifikat tersebut merupakan jaminan keamanan pangan bagi jutaan penerima MBG.



"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Mau sebagus apapun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," tegasnya.

Sementara itu, BGN telah mengedarkan surat kepada seluruh jajaran di daerah agar mendampingi mitra SPPG dalam mengurus SLHS di dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut.

Meski begitu, Sudaryono mengakui proses penerbitan sertifikat masih menemui kendala. Respons pemerintah daerah yang berbeda-beda membuat sebagian mitra mengeluhkan lambatnya proses pengurusan.

BGN memberikan waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi mitra yang mengalami hambatan untuk melapor. Setelah tenggat tersebut, BGN akan mengevaluasi setiap kasus dan memastikan penyebab keterlambatan.

"Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen," pungkasnya.