Ungkap Mafia Pembakar Lahan, Pansus Asap Mendesak Dibentuk

lahan-PT-LIH-TERBAKAR.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/POLDA RIAU)

 

RIAU ONLINE, JAKARTA - Kebutuhan untuk membentuk pansus kabut asap oleh DPR dirasa sangat mendesak. Pasalnya, pansus kabut asap inilah yang bisa berperan penting untuk mengungkap siapa sebenarnya mafia pembakar lahan yang mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia menderita karena kabut asap.

 

"Saya mendukung ide untuk membentuk Pansus asap lintas komisi. Tujuannya adanya perbaikan secara menyeluruh manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk penegakan hukum secara tegas baik administrasi, perdata maupun pidana kepada perusahaan-perusahaan perkebunan, Pemegang HPH,HTI yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan," kata anggota Komisi IV DPR dari fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Senin (26/10/2015).

 

Jika pansus kabut asap bisa terbentuk, maka DPR memiliki kewenangan untuk memanggil perusahaan pembakar lahan. Sehingga, publik bisa tahu siapa saja perusahaan yang membakar lahan, karena pihak pemerintah hingga kini tak mau membuka identitas perusahaan pembakar lahan. (BACA JUGA: Hampir 5000 Penerbangan Dibatalkan Akibat Kabut Asap)

 

"Pansus berfungsi untuk mendorong dan mengawasi kerja-kerja pemerintah agar sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berjalan efektif. Tentu kalau jadi,Pansus akan memanggil perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan," jelas Andi dikutip dari laman detik.com.

 

DPR melalui pansus nantinya juga bisa memberikan beberapa rekomendasi penting bagi pemerintah terkait penanganan kebakaran lahan. Tahun ini, kabut asap sudah terlalu lama terjadi, sehingga pemerintah harus serius menangani kejadian yang telah memakan korban jiwa ini.

 

"Harus ada perbaikan regulasi, revisi UU dan juga pembiayaan UU yang mencegah pembakaran hutan dan lahan. Saya kira publik sudah banyak tahu bahwa ada beberapa korporasi terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan dan ini harus dipanggil oleh Komisi IV dan juga nanti Pansus," tegas politisi PKS itu.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline

-->