Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Tameran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Kamis, 12 Februari 2026. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengatur ulang prioritas anggaran dalam struktur APBD Riau 2026.
Pasalnya, di tengah ancaman defisit anggaran dan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), anggaran penanganan kebakaran tersebut hanya berkisar Rp3,6 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Sartika Dewi, Rabu 1 April 2026.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau harus mengalihkan anggaran untuk bantuan pembangunan instansi vertikal. Dimana anggaran untuk bantuan pembangunan fasilitas instansi vertikal mencapai Rp133 miliar.
"Kita minta agar Pemprov Riau mengalihkan anggaran instansi vertikal untuk penanganan Karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak, serta peningkatan layanan dasar publik," ujarnya.
Pihaknya juga meminta meningkatkan anggaran penanggulangan Karhutla secara signifikan, sesuai dengan status darurat yang telah ditetapkan.
"Akan lebih baik jika memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak," jelasnya.
Baca Juga
Pihaknya juga mendorong agar Pemprov Riau melakukan transparansi dan evaluasi terbuka terhadap struktur belanja daerah, agar publik dapat menilai arah kebijakan fiskal pemerintah.
Anggaran Rp133 miliar untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal itu dialokasikan untuk pembangunan dan dukungan untuk rumah sakit TNI, RS Bhayangkara, rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi, rumah dinas Kapolda, serta sisa pembayaran pembangunan gedung BIN Riau," ujarnya, Rabu 1 April 2026.
Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk penanganan bencana ekologis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas anggaran yang serius.
Padahal, dampak Karhutla adalah nyata baik bagi lingkungan hingga kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut.
"Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga memperparah angka kemiskinan. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan di Riau masih menghadapi tantangan besar," jelasnya.
Ironisnya, kebijakan Pemprov dalam memprioritaskan anggaran ini terjadi saat Pemprov sendiri melakukan penghematan besar-besaran yang berdampak langsung pada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kondisi Riau berstatus Siaga Darurat Karhutla.
"Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipotong, serta berbagai program pelayanan publik dan kegiatan strategis lainnya turut mengalami pengurangan anggaran. Sementara, Riau juga sedang krisis Karhutla," jelasnya.
Ia menyebut, prioritas anggaran Pemprov sangat tidak rasional karena gagal mengutamakan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
"Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, total luas Karhutla di Riau mencapai 2.713,26 hektare dalam periode 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tren luas kebakaran meningkat cepat dalam beberapa waktu ini. Kebakaran terjadi di wilayah Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.
