Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan THM New Paragon KTV, Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Senin 2 Februari 2026 sore. (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Ratusan umat Muslim menggelar aksi unjuk rasa di depan Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV, Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Senin 2 Februari 2026 sore.
Aksi ini merupakan buntut dari dugaan kontes kecantikan waria yang digelar di lokasi tersebut pada Minggu, 25 Januari 2026 lalu.
Pantauan di lokasi, massa memadati area depan New Paragon KTV dengan membawa spanduk dan menyampaikan orasi kecaman terhadap aktivitas yang dinilai bertentangan dengan nilai agama dan budaya Melayu.
Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dalam aksi tersebut, di antaranya mantan Wakil Gubernur sekaligus Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, serta Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau Zulhusni Domo dan tokoh masyarakat Riau, Azlaini Agus.
Dalam orasinya, Edy Natar Nasution dengan tegas mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencabut izin operasional New Paragon KTV. Ia menilai keberadaan dan aktivitas tempat hiburan tersebut telah melanggar norma agama dan mencederai marwah Kota Pekanbaru.
“Saya ingin tempat hiburan malam ini dicabut izinnya. Kewenangan itu ada di wali kota dan wakil wali kota. Saya yakin Pemko Pekanbaru bisa dan harus mencabut izinnya,” tegas Edy Natar di hadapan massa.
Baca Juga
Edy Natar juga menyatakan dirinya tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan tersebut hingga New Paragon KTV benar-benar ditutup.
Ia menegaskan, alasan pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melegalkan praktik yang dinilai sebagai kemaksiatan.
“Jangan karena alasan PAD, pemerintah melegalkan tempat maksiat. Itu sebuah kesalahan. Masih banyak cara lain untuk mencari PAD tanpa mengorbankan moral masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tentang tanggung jawab moral dan spiritual para pemimpin. Menurutnya, sebagai putra daerah, ia tidak rela tanah kelahirannya dicemari oleh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.
“Saya pernah menjadi Danrem, Wakil Gubernur, dan Gubernur Riau. Saya sadar suatu saat kita semua akan dipanggil Allah. Saya tidak rela bumi tempat saya dilahirkan dikotori dengan maksiat,” ucapnya.
Edy Natar bahkan mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga marwah Bumi Lancang Kuning.
“Kalau mantan Danrem dan mantan Gubernur berbicara di sini saja tidak didengar, berarti tidak ada niat untuk memperbaiki Pekanbaru. Saya mempertanyakan komitmen Kapolda, Kapolres, Kapolsek, hingga wali kota,” katanya lantang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Riau , Zulhusni Domo, menilai dugaan kontes kecantikan waria tersebut telah mencoreng wajah Kota Pekanbaru dan berpotensi mengundang bencana.
“Pemimpin yang memberikan izin terhadap tempat maksiat sama saja dengan mengundang bencana. Ini sudah mencoreng marwah Pekanbaru sebagai Kota Bertuah,” tegas Zulhusni.
