Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi. (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2026 masih rentan dan minim orientasi untuk investasi jangka panjang.
Pasalnya, APBD yang disahkan sebesar Rp8,321 triliun tersebut, menunjukkan komposisi belanja operasional mencapai Rp6,220 triliun, jauh lebih besar dibanding belanja modal yang hanya Rp691,9 miliar.
Fitra Riau menilai pola belanja seperti ini menunjukkan ruang fiskal yang sempit untuk investasi publik jangka panjang, sementara pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi daerah.
"Dominasi belanja operasional membuat APBD Riau kurang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi publik. Ketika defisit terjadi, yang sering terkorbankan adalah belanja modal yang justru memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat," ujar Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmizi, Kamis, 4 Desember 2025.
Pendapatan Daerah Bergantung pada Sektor yang Rentan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau ditargetkan Rp5,279 triliun, dengan sumber utama dari pajak daerah yang mencapai Rp4,033 triliun.
Fitra Riau menilai struktur pendapatan ini masih rentan karena Riau sangat bergantung pada sektor sawit, perkebunan, dan migas sektor ini sangat bergantung terhadap harga global.
Baca Juga
Selain itu, belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, serta maraknya potensi kebocoran pendapatan dan minimnya diversifikasi sektor ekonomi yang bisa menjadi basis PAD baru.
"Ketergantungan pada komoditas yang tidak stabil membuat PAD Riau rentan terguncang. Pemerintah harus memperbaiki administrasi pajak dan memperluas basis ekonomi agar pendapatan daerah lebih berkelanjutan," jelasnya.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta menyampaikan secara terbuka terkait dokumen lengkap perhitungan defisit APBD 2026 mencapai Rp1,2 triliun.
"Defisit anggaran bukan sekadar isu teknis. Ini menyangkut hak publik atas layanan dasar. Pemerintah wajib membuka data dan menjelaskan bagaimana refocusing dan realokasi belanja dilakukan," jelasnya.
Menurutnya, Fitra Riau merekomendasikan Pemprov Riau untuk menggunakan anggaran dengan lebih akuntabel, memperketat penggunaan anggaran operasional, melalui audit efisiensi terhadap belanja pegawai, belanja rutin, perjalanan dinas, honorarium, dan pengadaan, serta menghentikan program yang tidak berorientasi hasil.
"Prioritaskan belanja modal produktif, di sektor infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan penguatan ekonomi lokal harus menjadi fokus," jelasnya.
Pihaknya juga meminta peningkatan transparansi anggaran, dengan memberikan publikasi data realisasi anggaran secara berkala, dan perkuat sistem e-budgeting dan e-planning yang dapat dipantau oleh masyarakat.
Terakhir, tantangan defisit APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah.
"Kami mendorong agar Pemprov Riau
mewujudkan APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Defisit bukan alasan untuk mengorbankan layanan publik. Justru ini momentum untuk efisiensi, perbaikan tata kelola, dan inovasi pendapatan daerah," pungkasnya.
