Ilustrasi BUMD (Gemini AI)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pengamat Ekonomi, Dahlan Tampubolon, menilai sudah saatnya putra-putri daerah, khususnya anak jati Kabupaten Siak diberi kesempatan nyata untuk memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak.
Menurutnya, sumber daya manusia lokal memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dan membangkitkan kembali kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.
“Siak punya banyak anak muda cerdas dan berpengalaman. Ada yang lulusan universitas ternama, ada juga yang matang karena pengalaman di lapangan. Jadi kalau bicara potensi, orang Siak ini nggak kalah hebat,” ujar Dahlan, Senin 6 Oktober 2025.
Ia menegaskan, dorongan agar anak daerah diberi ruang bukan semata sentimen kedaerahan, melainkan bentuk pengakuan atas pemahaman mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah.
“Orang lokal itu tahu betul denyut ekonomi di daerahnya, tahu di mana peluangnya, dan punya rasa memiliki yang kuat terhadap kampung halamannya. Itu nilai lebih yang nggak bisa diabaikan,” ujarnya menambahkan.
Dahlan mengakui banyak BUMD di Riau, termasuk di Siak yang mengalami kemunduran bahkan nyaris bangkrut. Namun, ia menilai kondisi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah ragu untuk melakukan pembenahan.
Baca Juga
“Memang, banyak BUMD kita yang tumpur. Tapi jangan karena trauma masa lalu, kita jadi takut mengambil langkah berani. Justru situasi ini harus jadi pelecut semangat untuk memberi ruang kepada anak Siak yang punya kemampuan,” tegasnya.
Menurut Dahlan, anak-anak daerah memiliki gagasan segar dan strategi inovatif yang bisa menyesuaikan model bisnis BUMD dengan karakteristik masyarakat setempat. Ia yakin kombinasi pengetahuan lokal dan semangat pembaruan akan menjadi energi baru untuk memajukan perekonomian daerah.
Meski demikian, Dahlan menekankan penempatan anak daerah di posisi strategis BUMD tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Proses rekrutmen tetap harus melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan berbasis kompetensi.
“Jangan cuma karena dia anak daerah lalu langsung ditunjuk. Harus ada seleksi yang ketat. Pilih yang punya kemampuan manajerial, integritas, dan rekam jejak yang baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, justru jika anak daerah yang diberi tanggung jawab, maka standar akuntabilitasnya harus lebih tinggi, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengenal mereka.
“Itu bisa jadi tekanan positif. Karena kalau memimpin di kampung sendiri, mereka pasti ingin membuktikan diri bisa bekerja bersih dan membawa hasil. Jangan sampai terjebak dalam praktik KKN,” pungkas Dahlan.
