Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai tidak serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbaiki keuangan tahun 2025 dan 2026 mendatang. Sementara, dana transfer pusat dikabarkan akan kembali dipotong 20 persen.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Gerindra, Edi Basri, Selasa, 26 Agustus 2025. Ia menjelaskan, hal ini menjadi keprihatinan fraksi DPRD, karena APBD 2026 juga terancam defisit.
"Kita prihatin, dana transfer pusat akan dipotong lagi. Sehingga ke depan, Provinsi Riau hanya menerima sekitar Rp600 miliar. Sementara, sampai sekarang kita tidak melihat ada upaya-upaya serius dari Pemprov Riau untuk menggenjot PAD demi memperbaiki APBD 2025 dan 2026," ujarnya.
Menurutnya, PAD dapat dioptimalkan melalui pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pihaknya, berharap, Pemprov Riau bergerak cepat, sehingga solusi atas kekurangan transfer pusat tersebut tidak dibahas dan diambil terburu-buru.
Baca Juga
Ia pun menyayangkan, Pemprov Riau belum juga memasukkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau draft pembahasan APBD-P tahun 2025. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembahasan APBDP 2025.
"Waktunya sudah mepet, tetapi DPRD juga belum menerima KUA PPAS APBD-P 2025 dari Pemprov Riau. Sementara, kita juga harus segera membahas APBD Murni 2026. Ini adalah kebiasaan normal, tetapi tidak baik. Karena kalau membahasnya terburu-buru, hasilnya tidak maksimal," pungkasnya.
