Kondisi karhutla di Rokan Hulu, Minggu, 20 Juli 2025. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta cepat dan tegas melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sudah terdampak dari asap kebakaran tersebut.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan, saat Rakor Penanggulangan Karhutla di Riau, Rabu, 23 Juli 2025.
Budi Gunawan menyebut ada enam langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemprov dan semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla. Enam langkah ini tak hanya diterapkan di Provinsi Riau, melainkan semua daerah yang terjadi Karhutla.
Di antaranya, pertama adalah memastikan karhutla segera dipadamkan, sehingga dampaknya tidak meluas dan mengganggu negara tetangga. Hal ini dilakukan dengan gerak cepat seluruh personel di lapangan.
Kedua, tim Teknis Kemenhut segera dikerahkan ke lokasi untuk assessment dampak dan recovery plan, berkoordinasi dengan Satgas di lapangan.
Ketiga, audit seluruh konsesi di 21 Kabupaten/ kota terdampak kebakaran hutan, khususnya konsesi yang berada di radius 5 Km dari Hotspot dan melakukan review izin pembakaran dan land clearing yang sedang berjalan.
Baca Juga
Keempat, moratorium sementara izin di lahan gambut minimal sampai situasi karhutla berakhir dan fokus pada Riau, Kalbar, Jambi, Sumsel.
Kelima, langkah tegas penegakan hukum (Law Enforcement) agar dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan, penindakan tegas tanpa pandang bulu, press rilis untuk efek deterrence, koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan proses hukum.
Keenam, pengenaan sanksi administratif oleh Menteri Kehutanan, berupa pencabutan/ suspend konsesi yang terbukti melanggar, denda maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Blacklist perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, data lengkap pemegang konsesi untuk investigasi lebih lanjut.
"Pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan 1 hingga 2 pesawat TMC, serta mengerahkan 800 personel dan 3–5 unit pesawat water bombing untuk pemadaman dari udara," ujarnya.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama negara Asean untuk memperkuat sinergi dalam penanganan bencana lintas negara. Menteri Kehutanan juga telah dikoordinasikan untuk membuat peta jalan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, serta memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.
"Ada political will yang kuat dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah Karhutla secara sistematis dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal kehormatan bangsa di mata dunia," pungkasnya.
