Status WDP dari BPK, Gubernur Riau: Saya Bagian Cuci Piring

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengelolaan tata keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang buruk pada 2024 lalu diganjar penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. 

WDP berarti bermakna banyak temuan laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi atau harus diperbaiki. Dinilai mencerminkan masih banyak persoalan dalam laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 

Alih-alih fokus pada perbaikan, sejumlah pihak justru mengkritik Gubernur Riau Abdul Wahid yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

"Saya inikan dilantik Februari 2025. Berarti urusan saya itu ya 2025. Kalau masalah itu 2024 berarti itukan urusan yang lama-lama," tegas Gubri Wahid, Minggu, 8 Juni 2025. 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkap sejumlah persoalan yang harus jadi perhatian. Di antaranya perihal utang daerah yang mencapai Rp1,76 triliun. Utang tersebut termasuk kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp40,81 miliar, yang harus dibayarkan kepada kontraktor dan penyedia jasa pada tahun sebelumnya. Akibat besarnya beban utang tersebut  menjadi beban keuangan pemerintahan provinsi 2025 ini. 

Wahid pun menganalogikan kepada pengkritik yang menurutnya salah alamat tersebut, bahwa pemerintahan yang sedang dipimpinnya saat ini seperti sedang cuci piring. Dimana, piring-piring kotor merupakan peninggalan lama tersebut justru menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskannya saat ini. 

"Jangan sering-sering lempar tanggung jawab. Jadi ibaratnya kalau orang pestanya sudah usai, saya bagian cuci piring," ujar Wahid. 

Ada pun tindak lanjut hasil BPK RI perihal WDP, Wahid memastikan sudah memerintahkan kepada jajaran terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan keuangan. Di mana dalam tempo dua bulan paling lambat, temuan dari BPK tersebut sudah wajib dituntaskan. Ia tak ingin masalah ini berbuntut jadi masalah hukum.

"Saya sudah baca ada sebanyak 153 temuan yang dari keuangan dari kinerja itu ada sekitar 100-an juga 93 kalau nggak salah temuan dari sisi kepatuhan itu ada 93. Ini harus kita tuntaskan dua bulan ke depan," papar Wahid. 

Meski begitu, Wahid menyatakan tak ingin menyalahkan siapapun. Namun catatan dari BPK tersebut harus segera dituntaskan. Dengan begitu, program kerja untuk membangun Riau pun bisa terwujud.