Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2026. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd)
Jumat, 14 Agustus 2026 19:24 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tidak menjalankan proyek dengan anggaran besar tetapi memberikan manfaat yang minim bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
"Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran, tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru," kata Prabowo, dikutip dari ANTARA.
"Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban," imbuhnya.
Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah terus melakukan evaluasi dan menjaga disiplin dalam penggunaan anggaran negara.
"Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman, ancaman bahaya, ancaman kemiskinan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lainnya," katanya.
Baca Juga
Presiden juga menyoroti praktik penggelembungan anggaran atau mark-up serta korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
"Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, dan mark-up. Penggelembungan lebih dari 3 persen, menurut saya, sudah masuk penipuan," ujar Prabowo.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan efisiensi dalam membelanjakan anggaran negara dengan mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal.
"Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng saja," katanya.
Prabowo juga meminta pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran dan mengalihkannya untuk kebutuhan pelayanan publik.
"Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada upacara-upacara. Tetapi, kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib," ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintahannya berupaya membangun perekonomian yang tidak hanya besar secara statistik, tetapi juga mewujudkan negara yang berdaulat, kuat, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama," kata Prabowo. (ANTARA)
