Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2026. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd)
Sabtu, 15 Agustus 2026 09:33 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengikuti langkah India untuk melibatkan pihak swasta dalam membenahi pemanfaatan aset BUMN yang tidak maksimal.
Prabowo mengatakan, pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset BUMN yang saat ini menguasai aset yang sangat besar. Sayangnya, dia mengakui aset itu tidak semuanya teroptimalisasi dengan baik.
“Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya,” ungkapnya saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, dikutip dari kumparan, Sabtu 15 Agustus 2026.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk negara. Upaya optimalisasi BUMN akan diteruskan hingga jumlah BUMN yang produktif maksimal hanya 300 perusahaan, bahkan bisa lebih ramping.
“Selain itu aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN Tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi,” tuturnya.
Baca Juga
Pemerintah, lanjut dia, akan mempermudah kerja sama terhadap pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal. Prabowo akan mengajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel serta tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
Prabowo melihat upaya pemerintah India yang telah membuka kemungkinan aset-aset yang tidak produktif jika dikerjakan oleh BUMN, maka bisa dikerjakan oleh pihak swasta.
“Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetization Pipeline, swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru,” ungkap Prabowo.
Dia pun mencontohkan pengelolaan bandara oleh BUMN yang kurang maksimal, maka pemerintah bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan bandara tersebut, dengan catatan kepemilikan tetap oleh negara.
Selain itu, Prabowo juga melihat sudah ada integrasi antara perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara di Indonesia, yakni melalui Holding BUMN Pariwisata InJourney. Menurutnya, jika sektor ini dapat dioperasikan secara kolaboratif dengan swasta, maka akan ada nilai tambah yang potensial bisa menambah pendapatan bagi negara.
“Kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?” Tegas Prabowo.
