KPU dan Bawaslu Diharapkan Koordinasi dengan Masyarakat Cegah Serangan Fajar

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Penyelenggara Pemilu diminta menjalin koordinasi bersama masyarakat untuk mencegah politik uang atau adanya serangan fajar. 

Anggota DPRD Riau, Karmila Sari, mengatakan politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran politik uang karena dianggap mudah dipengaruhi dalam menentukan pilihannya di Pemilu 2024. 

"Politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sehingga kita mengimbau agar penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU berkoordinasi dan bekerjasama dengan komunitas masyarakat, jangan bekerja sendiri," ujarnya, Selasa 26 September 2023.

Ia menjelaskan, politik uang berdampak buruk pada keberhasilan demokrasi. Jika peserta Pemilu yang melakukannya terpilih, maka masyarakat akan diwakili oleh pejabat yang tidak amanah dan berkualitas.

"Bawaslu misalnya, kan anggotanya cukup terbatas, anggaran terbatas. Maka bekerjasama dengan komunitas masyarakat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang di desa itu, bisa membantu juga," jelasnya.

Sementara itu, penyelenggara Pemilu juga diminta untuk menyaring pengaduan masyarakat terkait adanya caleg yang melakukan politik uang. Karena bisa jadi, Caleg tersebut juga difitnah agar jatuh.

"Aduan itu harus difilter dan benar-benar diselidiki. Terkadang ada orang yang  bisa menyudutkan dari berbagai hal, maka kita juga harus ada pembuktiannya. Bisa saja ada oknum memasukkan caleg lain dengan uang lain, kan itu belum tentu juga terbukti," sebutnya. 

Lebih lanjut Karmila juga mengimbau adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk dapat bekerjasama dibawah Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artikel ini ditulis Novrika Sona Rohana, peserta program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di RIAU ONLINE