Anggota DPD/MPR RI, Edwin Pratama Putra, saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Bappenas
(Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tengah berjuang mempertahankan tempat tinggalnya. Ribuan warga di pulau ini terancam akan direlokasi karena rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
Kondisi tersebut menjadi perhatian banyak pihak, apalagi sempat terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang dan kepolisian. Hal ini pun menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Bappenas.
Anggota DPD/MPR RI, Edwin Pratama Putra, lantang menyuarakan konflik yang terjadi di Rempang dan Pulau Galang. Ia menyampaikan aspirasi di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Rabu 19 September 2023.
"Terkait dengan rencana pembangunan yang mengundang investor dari luar, Pak Menteri, Pak Sekjen, jangan sampai malah membuat sengsara. Kami DPD sangat konsen untuk itu, janganlah investasi itu membuat kami terusir dari tanah kami," tegasnya dalam forum rapat.
Senator asal Riau ini menyampaikan, ada cara-cara humanis bisa dilakukan dalam menanamkan investasi di daerah. Dirinya tidak ingin pembangunan tersebut sampai pada relokasi atau penggusuran.
"Kami justru menawarkan, kalau seandainya tidak mungkin di situ (Rempang dan Galang) kan bisa dikaji ulang. Kalau memang masyarakat tidak mau direlokasi, bisa bertahap pembangunan itu," paparnya.
Menurutnya, investasi senilai Rp 381 triliun yang akan direalisasikan sampai dengan tahun 2080 akan merampas hak-hak anak Jati Melayu, suku asli Kepulauan Riau. Apalagi rencana tersebut memakan lahan seluas 16.500 hektare Pulau Rempang.
"Apakah benar Rp 381 triliun itu masuk ke kita dengan utuh? Karena kalau kita lihat dari beberapa investasi yang masuk, tidak semuanya berjalan dengan baik, bahkan sudah di-groundbreaking oleh presiden juga tidak jalan, ini kan harus menjadi evaluasi kita," tegasnya.
Baca Juga
Pria kelahiran Bangkinang ini menyebut pemerintah mestinya berperan dalam hal melindungi masyarakat. Melalui Bappenas, dirinya berharap aspirasi bisa disampaikan ke presiden dan menteri terkait.
"Kami berharap melalui Bappenas, terutama Pak Menteri tolong disampaikan kepala Pak Presiden. Pak Suharso pasti sangat memahami bagaimana suasana kebatinan kami di Sumatera, terutama Riau dan Kepri," sebutnya.
Dirinya juga menyentil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, terkait pernyataannya beberapa waktu lalu terkait Rempang dan Galang.
"Kami berharap melalui Bappenas, minta diingatkan juga kepada Menteri Bahlil itu hati-hati ber-statement, akhirnya ‘kan muncul banyak persoalan, dan juga Pak Bahlil kami sengaja notice ini karena menjadi aspirasi di daerah," tukasnya.
Bentrok antara warga Pulau Rempang yang menolak PSN Rempang Eco-City dan polisi pecah pada 7 September 2023. Konflik bermula dari adanya rencana relokasi warga dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.
Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 7 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini dan ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan.
