Sejarah yang Disetir Kekuasaan: Soeharto, Pahlawan, dan Dunia Orwellian

Oleh: Ivan Daifullah (Civil Society)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 kembali memantik perdebatan publik. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai Soeharto layak dikenang atas keberhasilannya membangun ekonomi dan infrastruktur. Namun, banyak pula yang melihat keputusan ini sebagai bentuk penghapusan ingatan kolektif atas pelanggaran HAM, korupsi, dan represi politik yang menjadi ciri khas Orde Baru.

Pertentangan ini mengingatkan kita pada dunia yang digambarkan George Orwell dalam novelnya Nineteen Eighty-Four, dunia di mana kebenaran dikontrol, sejarah ditulis ulang, dan memori publik dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan. 

Di negeri fiksi itu, Partai yang berkuasa memiliki semboyan “Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past”. Dalam konteks Indonesia hari ini, semboyan itu terasa semakin relevan.

Menulis Ulang Sejarah

Dalam 1984, rezim totalitarian menghapus dan menulis ulang sejarah agar selalu sesuai dengan kepentingan penguasa. Fakta yang bertentangan dengan narasi resmi akan dihapus dari arsip, dan sejarah versi baru diterbitkan sebagai satu-satunya kebenaran.

Kita mungkin hidup dalam negara demokrasi, bukan distopia, namun gejala serupa tampak jelas dalam politik memori Indonesia. Rehabilitasi citra Soeharto bukanlah peristiwa mendadak; ia adalah proses panjang, dimulai dari penggambaran Orde Baru sebagai masa “stabil dan makmur,” ditopang oleh nostalgia kolektif dan kekecewaan terhadap demokrasi yang korup dan bising.

Melalui media, kurikulum, dan simbol-simbol publik, Soeharto perlahan direstorasi bukan sebagai diktator militer, tetapi sebagai “Bapak Pembangunan.” Ini adalah bentuk memori engineering, teknik halus untuk menata ulang ingatan sosial agar selaras dengan kepentingan kekuasaan masa kini.

Ministry of Truth dan Politik Memori

Dalam dunia Orwell, ada institusi bernama Ministry of Truth, lembaga yang bertugas “mengubah” sejarah agar cocok dengan versi terbaru kebenaran partai. Apa yang hari ini benar bisa menjadi salah besok, tergantung siapa yang memegang kuasa untuk mendefinisikan kebenaran.

Analogi ini tampak jelas dalam praktik politik di Indonesia. Ketika negara menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, tindakan itu bukan sekadar penghargaan moral, tetapi juga intervensi epistemologis, upaya untuk mengatur bagaimana masyarakat memahami masa lalu.

Negara bukan hanya menilai sejarah, melainkan menciptakan sejarah baru. Sebuah sejarah yang menonjolkan pembangunan dan stabilitas, tetapi mengaburkan represi dan ketidakadilan. Dengan kata lain, Ministry of Truth tidak selalu berupa gedung pemerintah; ia bisa hidup di ruang publik, di media sosial, bahkan di hati warga yang mulai merindukan tangan besi.

Kebenaran sebagai Produk Kekuasaan

Dalam 1984, Orwell memperingatkan bahaya “doublethink”, kemampuan untuk mempercayai dua hal yang saling bertentangan dalam waktu bersamaan. Masyarakat bisa mengakui bahwa Soeharto korup dan represif, namun di saat yang sama juga menganggapnya pahlawan yang berjasa.

Fenomena ini bukan sekadar inkonsistensi moral, tetapi hasil dari kekuasaan simbolik. Kekuasaan tidak lagi memaksa rakyat untuk percaya, tetapi membentuk ruang makna tempat kepercayaan itu terasa masuk akal. Ketika negara, media, dan sebagian elite agama atau politik menarasikan Soeharto sebagai sosok yang berjasa, publik mulai menginternalisasi narasi itu sebagai kebenaran yang wajar.

Di sinilah kita melihat bagaimana kekuasaan modern bekerja sebagaimana digambarkan Orwell: bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan pengendalian memori dan bahasa.

Dari Diktator ke Ikon Stabilitas.

Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti mengabadikan kembali ideologi Orde Baru, yakni stabilitas di atas kebebasan, ketertiban di atas kritik, pembangunan di atas keadilan. Ia menjadi simbol dari kerinduan masyarakat terhadap masa yang tampak “pasti”, meski kepastian itu dibangun di atas represi.

Dalam konteks sosial-politik saat ini, tindakan ini bukan sekadar penghormatan, melainkan strategi hegemonik. Negara membutuhkan narasi heroik untuk menutupi krisis kepercayaan, korupsi, dan fragmentasi politik. Maka, Soeharto hadir bukan sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai mitos penyelamat, seperti Big Brother dalam dunia Orwell, yang harus selalu dicintai meski ia pernah menindas.

Melawan Penghapusan Ingatan

Ketika sejarah menjadi alat kekuasaan, kebenaran kehilangan daya moralnya. Penetapan Soeharto sebagai pahlawan adalah contoh nyata bagaimana negara berupaya menertibkan memori publik agar sesuai dengan versi masa lalu yang aman bagi kekuasaan.

Namun, sebagaimana diingatkan Orwell, melawan kekuasaan bukan selalu dengan senjata, tetapi dengan ingatan. Mengingat adalah tindakan politik. Mengingat berarti menolak dilupakan, menolak menjadi bagian dari proyek besar penulisan sejarah yang dikontrol oleh penguasa.

Sebab, ketika bangsa berhenti mengingat pelanggaran masa lalunya, maka ia sedang menulis bab baru dari distopia itu sendiri.