Dituduh Dukung Ideologi Khilafah di Indonesia, Tito Curhat Begini...

Rabu, 18 Juli 2018 10:22 WIB Editor: Yola Ristania Vidiani

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

(VIVA.CO.ID)

RIAU ONLINE - Sebuah video viral di media sosial, tokoh 212 Ustaz Bachtiar Nasir menyebut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendukung Ideologi Khilafah di Indonesia. Hal itu dibantah oleh Tito.

Ia menceritakan, melihat video viral yang disampaikan Bachtiar Nasir di tengah kelompok-kelompok Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Di tengah-tengah masyarakat kelompok HTI dan (Bachtiar) menyampaikan bahwa Indonesia harus menerapkan sistem Khilafah. Sistem Khilafah lah yang paling pas untuk negera Indonesia ini. Karena demokrasi liberal tidak benar menghancurkan negara ini. Dan saya sudah bertemu langsung oleh orang yang sangat berkompeten. Dan saya berdiskusi dengan orang yang berkompeten itu. Yaitu Kapolri Jenderal Tito Profesor Doktor Tito Karnavian. Dia mengatakan bahwa demokrasi ini sudah rusak. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem Khilafah," kata Tito mengulang ucapan Bachtiar Nasir di video viral yang diterimanya, seperti dilansir dari VIVA.co.id, Rabu, 18 Juli 2018.

Usai melihat video tersebut, lantas mantan Kapolda Metro Jaya itu langsung berkomunikasi dengan Bachtiar Natsir melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengklarifikasi ucapan Bachtiar Nasir tersebut.

"Saya langsung WhatsApp yang bersangkutan (Bachtiar). Masih ada WA-nya ini. Ustaz itu saya anggap orang yang cerdas, negarawan. Setahu saya berkali-kali kita diskusi. Pengalaman saya, terkesan. Tapi begitu melihat kata kata ustaz di situ, saya hilang kesan. Kesan saya ustaz tidak secerdas yang saya lihat," kata Tito.

Tito juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan mendukung Khilafah. Menurutnya, jika demokrasi liberal saat ini melampaui batas bisa menjadi pemecah bangsa.

"Tapi saya tidak mengatakan ganti Khilafah. Tidak sama sekali, tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kaya demokrasi liberal," kata Tito.

Menurut Tito, demokrasi liberal akan diterima bila masyarakat dalam kesejahteraanya sudah dalam kelas menengah.

"Saat ini yang saya sampaikan paling pas, demokrasi asli Indonesia. Demokrasi pancasila," kata Tito.