RIAU ONLINE, SIAK – Sejumlah massa terdiri dari Aliansi Siak Bersuara menggelar aksi damai di Kantor DPRD Siak, Selasa, 9 September 2025. Aksi ini mengkritisi studi banding DPRD Siak yang dinilai menghamburkan uang rakyat.
Massa turut membandingkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya mahasiswa yang sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan defisit anggaran.
“Mahasiswa Siak di Pekanbaru ada yang sampai menjual sepeda motornya untuk bertahan hidup dan biaya kuliah, sementara anggota dewan enak-enakan jalan-jalan ke Bali dengan dalih studi banding. Ini bentuk ketidakadilan,” seru salah seorang orator aksi damai.
Massa menegaskan bahwa masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih mendesak ketimbang anggaran perjalanan dinas keluar daerah. Mereka juga menilai DPRD semestinya lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang saat ini dihimpit kesulitan ekonomi.
“Kami minta transparansi anggaran dan pertanggungjawaban yang jelas dari DPRD. Jangan hanya pandai berangkat studi banding, tapi tidak ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Diketahui, sebanyak 40 orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Siak resmi mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Ketua DPRD Kabupaten Siak untuk melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Bali.
Kunjungan kerja ini ditujukan ke Dinas Pariwisata serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Provinsi Bali.
SPT tersebut tertuang dalam dokumen resmi bernomor 20/SPT/DPRD/PEN-KETUA/2025/44, yang diterbitkan pada 24 Juli 2025.
Dalam surat tersebut, kunjungan ini dilandasi oleh Nota Dinas Penugasan Ketua DPRD Kabupaten Siak serta tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD tahun anggaran 2025 pada kegiatan layanan administrasi DPRD, sub kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.
Tujuannya untuk studi komparatif serta koordinasi terkait pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup.

