Mangrove Dinilai Tak Cukup Cegah Abrasi, Bupati Siak Minta Pemecah Ombak ke Pusat

Mangrove-Dinilai-Tak-Cukup-Cegah-Abrasi-Bupati-Siak-Minta-Pemecah-Ombak-ke-Pusat.jpg
Penanaman 5000 ribu bibit mangrove, Hari Mangrove Sedunia. di Kampung Bunsur, Sungai Apit, Siak. (Hendra Dedafta/Riau Online)

RIAU ONLINE, SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli sebut penanaman mangrove saja tidak cukup untuk mengatasi abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir Kabupaten Siak. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat membantu pembangunan pemecah ombak agar upaya rehabilitasi mangrove dapat berjalan efektif. 

Permintaan tersebut disampaikan Afni kepada Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, melalui sambungan Zoom saat penanaman mangrove Hari Mangrove Sedunia. Di Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu, 26 Juli 2026.

Afni mengatakan, kondisi pesisir yang tidak memiliki pemecah ombak membuat abrasi semakin parah serta membuat tingkat keberhasilan penanaman mangrove sangat rendah.

"Menanam mangrove bukan hal yang mudah. Dari 5.000 bibit yang ditanam, bisa hidup 50 pohon saja sudah sangat bagus karena kondisi tepian pantai tidak ada pemecah ombak. Ombaknya kuat, baru ditanam air laut pasang langsung hanyut," ujar Afni.

Afni Z meminta kepada ketiga menteri agar membantu pembangunan pemecah ombak melalui anggaran pemerintah pusat, karena APBD Kabupaten Siak tidak mencukupi. 

"Untuk membangun pemecah ombak, APBD Siak tidak cukup. Kami mohon bantuan dari pemerintah pusat," katanya.

Afni mengungkapkan, abrasi yang terjadi bukan hanya menghilangkan lokasi perumahan masyarakat, tetapi juga mulai mengancam kawasan pemakaman. 



"Warga mengadu jika tanah pribadi atau lapangan bola yang tergerus abrasi mungkin masih bisa ikhlas. Tapi kalau makam orang tua dan pendahulu yang terkena abrasi, ke mana lagi akan berziarah," ungkapnya.

Saat ini, lanjut Afni, Pemerintah Kabupaten Siak hanya mampu menggandeng berbagai pihak, mulai dari perusahaan, organisasi non pemerintah (NGO), pegiat mangrove hingga masyarakat untuk bersama-sama melakukan penanaman dan menjaga kawasan mangrove.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Yudi Syamhudi Suyuti, mengatakan aspirasi Bupati Siak telah didengar langsung oleh Menteri melalui live zoom. 

Menurut Yudi, pembangunan pemecah ombak dapat diintegrasikan dalam program pembangunan kawasan hijau mangrove, serta skema perdagangan karbon (carbon trading), melalui program SRUK di Kementrian sebagai skema pemulihan lingkungan hidup. 

Menurutnya, jika seluruh pembiayaan hanya mengandalkan APBN, kebutuhan anggaran pemulihan lingkungan di Indonesia yang mencapai sekitar Rp50.000 triliun tidak akan mampu dipenuhi.

Karena itu, pemerintah mendorong pembiayaan melalui perdagangan karbon. Melalui skema tersebut, kawasan yang diregistrasi memiliki nilai ekonomi dari kredit karbon sehingga dapat menarik pembiayaan hibah maupun green financing dari lembaga internasional.

"Program ini baru diresmikan beberapa hari lalu di Inggris. Presiden, Penasihat Perubahan Iklim Hasyim Djojohadikusumo bersama Menteri hadir langsung," Jelasnya. 

Program ini pembiayaannya bukan melalui APBN, namun ditanggung oleh Global. Kabupaten cukup melakukan registrasi ke kementerian sesuai persyaratan supaya terdaftar. 

Yudi menambahkan, apabila kawasan tersebut telah terdaftar dalam program tersebut, pembiayaan pembangunan pemecah ombak, meski nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun, berpeluang didukung melalui pendanaan global.

"Kalau pembiayaannya Rp4 triliun untuk pemecah ombak agar mangrove bisa berkembang, itu sangat memungkinkan melalui pembiayaan global. Mereka sudah berkomitmen mendukung Indonesia dalam upaya pemulihan lingkungan," pungkasnya.