Ilustrasi lahan gambut (istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memantapkan penerapan Program Green For Riau sebagai langkah strategis pembangunan rendah emisi dan persiapan menuju pasar karbon berintegritas.
Anggota DPRD Provinsi Riau Abdullah mengatakan, saat ini Pemprov Riau sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Diharapkan, pada akhir tahun 2026, Riau dapat mengajukan verifikasi dan sertifikasi kredit karbon hutan berstandar ART-TREES, yakni lembaga sertifikasi karbon internasional.
"Harapan kita awal 2027 verifikasi dan sertifikasi sudah berjalan dan minimal akhir 2027 sudah keluar hasilnya. Kemudian kita juga sudah punya perhitungan, dan lembaga yang siap membeli karbon ini dan sistem pembagian antara Pemprov, Pusat dan masyarakat. Ini semua sedang disusun," ujarnya, Kamis 10 September 2026.
Ia menjelaskan ada sekitar 2,2 juta hektar lahan yang akan menjadi wilayah Green For Riau ini.
Baca Juga
"Tapi sekarang kita ada tantangannya, lembaga ART-TREES ini menghitung kredit karbon berdasarkan pohon jadi lahan gambut tidak masuk hitungan. Ini sedang kita cari bagaimana solusinya," jelasnya.
Menurutnya, DPRD Riau akan mengawal langsung bagaimana perhitungan karbon dan potensi pendapatannya yang nantinya akan terbagi antara Pemprov, pusat dan masyarakat.
"DPRD Riau harus mengawal ini. Kami sangat berharap agar ini menjadi pendapatan baru bagi daerah di tahun 2027 atau 2028" jelasnya.
Abdullah menjelaskan, selain memberikan keuntungan ekonomi, Green For Riau yang memperdagangkan karbon ini merupakan komitmen untuk menurunkan emisi karbon dunia demi menjaga kelestarian lingkungan.
Namun, dikarenakan program ini masih baru dan di Indonesia baru diterapkan di Provinsi Riau, maka skema penerapannya masih berubah dan terus disempurnakan.
