Hardianto Kritisi Gubernur Syamsuar Serahkan Pengelolan BLK ke Pusat

Hardianto24.jpg
(Riau online/Bagus Pribadi)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mempertanyakan kelanjutan Balai Latihan Kerja Dumai dan Pekanbaru yang kini sudah dikelola pusat melalui kementerian tenaga kerja. 

 

Setelah dua BLK ini diserahkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara resmi ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021 lalu, di bawah pengelolaan Kemnaker hingga kini belum maksimal dikelola. 

 

"Saya heran kenapa pula BLK kita diserahkan ke pusat, ke Kementerian. Sebelumnya walau hidup segan mati tak mau, masih bisa mendidik anak-anak kita," ujar Hardianto, Rabu, 15 Maret 2023.

 

Menurut dia, hingga kini disebutnya BLK tak maksimal dan janji-janji Kemenaker tak direalisasikan. Padahal diharapkan BLK yang sedianya milik Pemprov Riau yang berada di Pekanbaru dan Dumai akan dikelola secara profesional. Baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun finansial.

 

"Kita kan butuh mendidik anak Riau bersertifikat ISO. Pertanyaannya, mana janjinya ini bisa dikelola dengan baik, mana buktinya? Sampai sekarang tak ada," papar dia. 

 

Hardianto menilai, keadaan itu mempersulit upaya anak-anak Riau bergabung ke perusahaan multinasional yang beroperasi di Riau. 


 

"Kita tuntut Kementerian untuk bisa menjalankan BLK itu sehingga perusahaan di Riau tak lagi menolak anak-anak Riau bekerja," jelasnya. 

 

BLK yang kini tak lagi dikelola oleh Pemprov ini dikatakan Hardianto tentu menghilangkan privilej yang seharusnya dimiliki anak-anak muda di Riau. Dengan dikelola oleh Kementerian tentu persaingan menjadi lebih luas. 

 

"BLK kita tidak lagi milik anak Riau, ketika kementerian yang mengelola, tentu semua bisa mendapatkan pelatihan, bayangkan, barang kita, aset kita, akses kita tapi tidak bisa kita manfaatkan maksimal," terang Politikus Gerindra itu.

 

 

Hardianto menyayangkan, keterlanjuran ini. Padahal menurutnya dana operasional yang dibutuhkan masih bisa ditangani oleh Pemprov. 

 

"Padahal kita seharusnya bisa mengelola pakai APDB, saya sempat bicarakan ini dengan orang kementerian tenaga kerja. Sekian miliar bisa melatih sekian ribu orang, tapi ini sudah terlanjur," pungkasnya.