Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Farusma Okta Verdian/kumparan)
Jumat, 5 Juni 2026 18:33 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru Nanik Sudaryati Deyang soal pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dodi mengatakan, Kementerian PU saat ini telah memiliki 222 SPPG yang harus segera diserahkan kepada BGN.
"Mungkin minggu depan kita koordinasi dengan jajaran pimpinan BGN yang baru, karena kita sudah punya 222 SPPG yang harus segera kita serahkan," kata Dody, dikutip dari ANTARA, Jumat, 5 Juni 2026.
Dody mengatakan, dari total 222 SPPG tersebut beberapa di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dirinya juga menegaskan Kementerian PU siap mendukung program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga
"Nanti kita akan menghadap ke Ibu Nanik dan tim," tuturnya.
Sebagai informasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengemukakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Nanik menjelaskan alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono, yakni untuk pembangunan Program MBG di wilayah 3T, mengingat di wilayah-wilayah tersebut dibutuhkan ahli teritorial.
Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik mengemukakan pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG. Anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG di tahun 2026 yakni sebesar Rp268 triliun.
Nanik menekankan apabila dapur MBG dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur maka akan dilakukan penangguhan. (ANTARA)
