Zulhas Pastikan Kesiapan Koperasi Merah Putih Jelang Operasional Serentak

RIAU ONLINE, JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditargetkan akan mulai beroperasi serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menjelang operasional serentak tersebut, Zulhas memastikan kesiapan KDKMP untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas dikutip dari ANTARA, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menko Pangan mengatakan itu saat meninjau tiga KDKMP di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Zulhas, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram (kg), serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras seharga Rp12.500 per kg guna membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Selain menyalurkan kebutuhan pokok, Zulhas menekankan pentingnya peran KDKMP dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.

“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” ucapnya.

Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.

Dari sisi kesiapan distribusi pangan, Perum Bulog melaporkan sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras SPHP, dan 1.249 koperasi lainnya yang masih dalam proses pelayanan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 64 persen atau 5.427 dari 8.523 KDKMP di wilayahnya telah beroperasi per 12 Oktober 2026, sedangkan 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan.

Untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan.

Adapun dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi dukungan satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk membantu distribusi barang.

Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota.

Sebelumnya, Zulhas menjelaskan operasional KDKMP dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober 2026, sedangkan pada 15 Oktober pemerintah menjadwalkan keterlibatan sejumlah pejabat untuk memantau langsung kegiatan koperasi.

Pemerintah berharap penguatan kesiapan layanan, sarana logistik, dan tata kelola tersebut dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas akses kebutuhan pokok, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM di perdesaan. (ANTARA)