NTB Perkuat Koordinasi untuk Menekan Angka Anak Putus Sekolah lewat Sekolah Rakyat

RIAU ONLINE, MATARAM - Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini diperkirakan mencapai 70 ribu anak.

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan,  pemerintah daerah tidak hanya berupaya menurunkan angka anak putus sekolah melalui pembenahan data dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi riil di lapangan dalam pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan," kata Indah, dikutip dari ANTARA, Senin, 9 November 2026.

Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar anak-anak yang selama ini belum mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.

Ia menyebut, keberadaan SR menjadi salah satu bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas SDM, khususnya di NTB. Saat ini, fasilitas SR telah tersedia di Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan SR di Pulau Sumbawa.

Menurutnya, penambahan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan mengurangi jumlah anak yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.

"Ini menandakan bahwa NTB menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB," ujarnya.

Wagub juga menekankan pentingnya memastikan para siswa SR dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Sebab, sebagian anak yang masuk program tersebut sebelumnya tidak terbiasa menjalani pendidikan dengan sistem asrama.

Karena itu, dukungan guru, tenaga pendamping, serta seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membangun semangat belajar dan kepercayaan diri anak-anak.

"Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah," jelasnya.

Selain SR, Pemprov NTB juga mendorong sejumlah langkah pendukung untuk menekan angka ATS. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan kerja sama yang diarahkan untuk memperkuat penanganan anak putus sekolah.

Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman mengatakan, bahwa lembaganya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kemensos yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB serta sejumlah daerah di Jawa Timur.

Di Sentra Paramita, SR rintisan saat ini menampung 100 siswa untuk jenjang SMP. Selain menyediakan fasilitas pendidikan, lembaga tersebut juga memberikan dukungan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.

"Kami mendapat amanah untuk menyelenggarakan SR rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam," ungkap Arif.

Ia menambahkan, Sentra Paramita juga menyediakan program kejar paket A, B, dan C sebagai jembatan pendidikan bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun usia untuk masuk ke Sekolah Rakyat.

Program tersebut dilengkapi dengan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil. Berbagai layanan itu diharapkan dapat membekali anak dengan kemampuan praktis sebagai bekal kemandirian di masa depan.

Arif berharap kunjungan pemerintah daerah dapat membantu memperluas informasi mengenai berbagai layanan yang tersedia di Sentra Paramita. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi belum mengetahui akses dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan. (ANTARA)