Pengamat: Penilaian Pejabat Pemprov Riau Baru Dilantik Harus Diungkap ke Publik

Laporan: BAGUS PRIBADI

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pengamat Komunikasi Politik dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Aidil Haris, menanggapi pelantikan 32 pejabat eselon II Pemprov Riau pada Rabu, 1 Desember 2021 lalu.

Aidil mengatakan terdapat mekanisme dalam penentuan penempatan jabatan dan rotasi pejabat tinggi. Di mana ada proses asesmen yang dilakukan tim independen yang akan membuahkan hasil secara riil.

“Kalaulah kepala daerah melihat hasil penilaian itu objektif dan menempatkan sesuai dengan penilaian itu, ya ditempatkan sesuai proporsinya. Itu hal yang wajar,” katanya saat dihubungi riauonline.co.id, Selasa, 7 Desember 2021.

Namun, ia mengkhawatirkan penempatan pejabat pada posisi tertentu itu riil dari hasil asesmen atau tidak. Jika memang berdasarkan hasil asesmen, katanya, sebaiknya diungkap ke publik terkait proses penilaian tim pansel sehingga menghasilkan ketentuan pelantikan 32 pejabat itu.

“Memang sesuai atau formalitas saja. Persoalannya saat ini jabatan di eselon I dan eselon II dianggap jabatan yang politis. Saya tidak menuduh, tapi yang ditakutkan itu, tidak berdasarkan hasil asesmen,” terangnya.

“Kalaulah para pejabat itu dinilai hanya berdasarkan suka tidak suka, berarti tidak proposional. Tapi jika penempatan itu berdasarkan hasil asesmen, ya bagus,” tambah Aidil.

Lebih jauh ia menjelaskan jika penempatan jabatan terhadap OPD yang diembannya tidak proposional, akan berakibat tidak berjalannya program-program di OPD tersebut. Hal itu, menurutnya, karena pemahaman tiap pejabat terhadap suatu OPD berbeda-beda, tidak semua sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pejabat tersebut.

“Orang yang selama ini misalnya berlatar di pertanian terus pindah ke kesehatan, itu kan tidak pada potensinya,” cetusnya.

Namun, Aidil menuturkan yang terpenting bagaimana pejabat mampu menjalankan roda kegiatan secara maksimal dan menjalankan serapan dan pelaksanaan anggaran program sesuai target yang telah ditentukan.

“Karena memang ini perlu diperhatikan, seperti saat ini ada sembilan OPD yang masih kekosongan pejabat dan secepatnya dilakukan asesmen. Nah, itu penilaiannya seperti apa? proses evaluasi kinerja sebelumnya itu harus jelas,” tuturnya.

“Misalnya ada pejabat yang dari eselon II turun ke eselon III, itu kok bisa? Kenapa dulu bisa mengemban di eselon II? Apakah instrumen dulu berbeda dengan instrumen sekarang? itu jadi pertanyaan kan. Perlu rasionalitas di situ,” pungkas Aidil.

Sebagai informasi, Gubernur Riau, Syamsuar melantik 32 pejabat eselon II Pemprov Riau terdiri dari 19 jabatan tetap, 13 rotasi atau pindah jabatan, dan tujuh jabatan demosi.