APBD Turun, Husaimi Minta Pemprov Riau Maksimalkan Potensi DBH Sawit

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan potensi pendapatan Riau menurun tajam di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Menurutnya, Riau harus segera mencari potensi pendapatan daerah jika tak ingin APBD semakin susut dan menghambat pembangunan.

Ia mengatakan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sangat potensial di Riau mengingat banyaknya perkebunan sawit di Riau. Hingga kini, hal ini dinilai Husaimi belum bisa dimanfaatkan maksimal bahkan cenderung membebani Riau.

"Hari ini postur APBD kita turun sekitar 1,3 triliun rupiah , dari 9,6 jadi 8,3 triliun rupiah. Ini kalau tidak kita kejar potensi yang baru, bisa jadi enam atau tujuh triliun. Bisa bangun apa segitu sementara Riau seluas ini. Kita harap pak gubernur bisa lah bentuk tim bersama, Kalau begini terus kita hanya tertimpa masalah saja dari kebun ini," ujar Husaimi, Minggu.

Husaimi menjelaskan, masalah yang dimaksudnya adalah kerugian yang didapat Riau dari operasi perusahan sawit namun di saat bersamaan manfaat ekonomi langsung yang didapat justru minim.

"Hari ini yang kita dapatkan sangat kecil. Pajak air permukaan banyak yang tak betul, pengangkut CPO di Riau non BM, sementara perusahaan luar yang datang ke Riau menikmati hal lain selain itu, contohnya BOS bagi anak mereka yang sekolah di sini," papar Husaimi.

Untuk itu, Husaimi mengatakan DBH sawit harus di kejar. Ia mengatakan DPRD Riau sempt berkunjung ke beberapa provinsi penghasil sawit lain untuk menggalang suara. Namun di saat bersama bersamaan,Gubernur Riau juga mengumpulkan gubernur-gubernur daerah penghasil sawit lain tanpa melibatkan DPRD.

"Pak Gubernur sudah inisiatif duluan mengumpulkan Gubernur dari 22 provinsi, sampai hari kita belum tahu perkembangannya, tim yang berangkat pun tidak ada laporan ke DPRD. Saran kita, pemerintah dan DPRD harus bahu membahu memperjuangkan ini. Karena kalau DPRD ikut memperjuangkan, semua partai politik ada, bisa kita komunikasikan dengan partai politik di DPR RI. Tapi kalau hanya Riau yang berjuang, ini dianggap tidak ada di pusat sana," ungkap Husaimi.

Menurutnya, jika ingin didengar oleh pemerintah pusat, daerah penghasil sawit harus bersatu baik eksekutif maupun legislatifnya sehingga bisa mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil saiwit terbesar disebut Husaimi layak memulai gerakan tersebut.

"Kalau provinsi-provinsi ini membuat forum, sama-sama berjuang melalui DPR RI, Pemerintah pusat akan memikirkan kita. Kita harapkan pak gubernur mau bentuk tim dan melibatkan kita, agar sama-sama kita. Pemerintah ke pemerintah, DPRD ke DPRD dan DPR RI. 2019 ini sudah kita rintis, bahkan sampai ke pusat. Ini tinggal Gubernur bentuk tim gabungan pemerintah dan DPRD. Saya yakin ini bisa," ujar Husaimi optimis.