Anggaran Belanja Riau Naik Rp 500 Milyar di APBD-P 2021

Jajaran-Pimpinan-DPRD-Riau-dan-Gubernur-Riau.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAUONLINE, PEKANBARU- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 500 milyar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

APBD 2021 yang disahkan tahun lalu sebesar Rp 9,1 triliun bertambah menjadi 9,6 triliun di APBD-P.


Hal ini disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar di Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P 2021 Rabu, 29 September 2021 dan disepakati oleh seluruh anggota DPRD Riau.

"Hasil kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau tentang Perubahan APBD bahwa pendapatan daerah sejumlah Rp 9,183 triliun, dan belanja daerah sejumlah Rp. 9,69 triliun, dan pembiayaan netto sebesar Rp 506 milyar," jelas Syamsuar

Dalam pemaparannya, Syamsuar menyebut sejumlah perubahan terjadi dan fokus penggunaan anggaran dititikberatkan pada penanganan COVID-19 di Provinsi Riau.

"Saat ini kita tengah berada di situasi pandemi Covid-19 sehingga harus banyak melakukan penyesuaian dalam penganggaran APBD sebagaimana diinstruksikan Pemerintah Pusat,"

Syamsuar menegaskan kepada seluruh jajarannya agar meningkatkan kualitas penggunaan anggaran sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada penyelewengan anggaran.

"Kita tingkatkan kemampuan pelaksanaan yang konsisten dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga kebocoran anggaran dan korupsi dapat dihindarkan," jelas Syamsuar.


 

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Kelmi Amri memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait dengan APBD-P yang masih dapat digunakan hingga tiga bulan mendatang atau menjelang akhir tahun anggaran.

Salah satu yang menjadi catatan Tim Banggar adalah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperbaiki laporan keuangannya

"Anggota Badan Anggaran DPRD Riau meminta ketua TAPD mencermati angka-angka yang tak sinkron dan memperbaiki laporan keuangan provinsi Riau semester satu per-30 Juni 2021, sesuai dengan saldo kewajiban jangka pendek pendapatan diterima di muka yang seharusnya," cecar Kelmi.